TANJUNG, Klikkalsel.com – Ratusan karyawan Pertambangan Batu Bara PT Bagas Bumi Persada (BBP) Site Tanjung Tabalong menggelar aksi unjuk rasa demontrasi damai di halaman Kantor DPRD Kabupaten Tabalong, pada Senin (25/5/2026).
Aksi tersebut dikawal ketat aparat gabungan dari Polri dan TNI guna memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib. Selama kegiatan berlangsung, aksi berjalan damai tanpa adanya kericuhan maupun tindakan kekerasan.
Dalam aksi itu, para buruh menyampaikan sejumlah tuntutan kepada perusahaan dan pemerintah daerah, terkait keluhan gaji karyawan selama tiga bulan yang belum dibayarkan, hingga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang disebut sudah tidak aktif.
“Kami hanya meminta hak kami dipenuhi. Gaji kami belum dibayar selama tiga bulan sampai saat ini belum ada kejelasan, dan BPJS kami juga sudah tidak aktif untuk berobat anak,” ujar salah satu perwakilan buruh saat menyampaikan orasi.
Selain itu, para peserta aksi meminta pemerintah daerah dan DPRD Tabalong dapat membantu memperjuangkan hak-hak para pekerja yang hingga kini belum terbayarkan.
Baca Juga :Â Hasnur Group Gandeng Mitra Global Kembangkan Pongamia di Lahan Bekas Tambang Tapin
Baca Juga :Â DPRD Kalsel Minta Operasi 18 IUP Tambang Tak Ber-AMDAL Dihentikan Sementara
“Kami para buruh juga membayar pajak, jadi kami mohon kerja samanya dalam memperjuangkan hak-hak kami,” ujar salah satu peserta aksi.
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong Riza Fahlipi, turut hadir menemui massa aksi dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan para buruh. Ia menghimbau massa agar tetap tenang dan tidak terpancing emosi, serta meminta 20 orang perwakilan untuk melakukan diskusi mencari solusi bersama di ruang aula Kantor DPRD.
“Pada intinya saya sebagai wakil rakyat beserta kawan-kawan seluruh DPRD Kabupaten Tabalong siap memperjuangkan apa yang menjadi hak dan aspirasi para pekerja di sini. Saya bicara apa adanya, karena saya dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Para buruh juga meminta adanya mediasi antara pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan pekerja agar permasalahan ketenagakerjaan tersebut dapat menemukan solusi secepatnya.
Perwakilan pekerja berharap adanya perhatian serius dari pemerintah agar hak persoalan yang mereka hadapi dapat segera diselesaikan. (Reno)
Editor: Abadi
