BANJARBARU, klikkalsel.com – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel disambut baik Gubernur H. Muhidin dengan sesi dialohg terbuka, Jumat (5/6/2026).
Sejumlah isu strategis menjadi sorotan mahasiswa, mulai dari pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup, sektor pertambangan, penguatan ekonomi daerah, hingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H. Muhidin menilai kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah yang patut diapresiasi.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan ruang dialog dengan masyarakat untuk mengetahui berbagai persoalan yang masih perlu dibenahi.
“Kami menghargai kepedulian adik-adik mahasiswa terhadap pembangunan daerah. Aspirasi yang disampaikan tentu menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.
H. Muhidin menegaskan, Pempriv Kalsel tidak menutup diri terhadap kritik. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara konstruktif dinilai menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah Provinsi Kalsel sangat terbantu dengan kritik, masukan maupun saran dari siapa pun. Dari situ kita bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Kritik bukan untuk dijauhi, tetapi menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” katanya.
Baca Juga :Â Polda Kalsel Ringkus Dua Kurir 9,5 Kilogram Sabu Jaringan Fredy Pratama Dalam Operasi Antik Intan 2026
Baca Juga :Â Mantan Plt Kadisdik Banjarmasin Jadi Tersangka Keempat Kasus Dugaan Korupsi Rp5 Miliar
Ia menambahkan, semangat tersebut sejalan dengan slogan pembangunan yang diusung Pemprov Kalsel, yakni “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”.
Karena itu, pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dijalankan pemerintah secara sendiri. Diperlukan partisipasi dan pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan publik.
“Kami ingin merangkul semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Mahasiswa, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan masukan serta mengawal pembangunan,” ucapnya.
Melalui pertemuan tersebut, Muhidin berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa dapat terus terjalin dengan baik. Ia juga menilai perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi merupakan hal yang wajar dan dapat menjadi energi positif untuk melahirkan solusi bagi pembangunan Kalsel yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (rizqan)
Editor: Abadi
