BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kurang dari satu bulan, ada dua tarif pelayanan yang naik, yakni retribusi sampah dan pengelolaan limbah Perumda Perusahan Air Limbah Domestik (PALD). Namun, kebijakan itu dinilai membebani masyarakat dan mengabaikan kondisi ekonomi warga.
Anggota DPRD Banjarmasin Gusti Yuli Rahman menegaskan, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang, karena berpotensi menambah tekanan ekonomi masyarakat.
“Dalam waktu kurang dari satu bulan, pemerintah kota sudah menaikkan dua jenis tarif pelayanan, yakni retribusi sampah dan tarif layanan PD PAL. Ini tentu menjadi perhatian serius karena masyarakat adalah pihak yang langsung merasakan dampaknya,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu menilai, kenaikan tarif seharusnya dibarengi, dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Namun, hingga saat ini pelayanan yang diberikan dari kedua instansi tersebut, masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
“Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal, masih banyak keluhan yang disampaikan warga terkait pengelolaan sampah maupun layanan limbah. Tetapi justru masyarakat lebih dahulu dibebani dengan kenaikan tarif. Ini yang kami pertanyakan,” ungkapnya.
Dia merasa kebijakan tersebut, memberikan kesan bahwa pemerintah lebih berorientasi, pada peningkatan pendapatan daerah, tanpa mempertimbangkan secara matang kemampuan ekonomi masyarakat.
“Artinya, pemerintah kota terkesan kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Sebagai wakil rakyat, saya tidak sependapat dengan kebijakan kenaikan tarif tersebut karena masyarakat terus dibebani oleh kebijakan yang tidak populer dan berpotensi menimbulkan keresahan,” katanya.
Gusti Yuli Rahman mengungkapkan, upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang penting dilakukan, namun tidak seharusnya bertumpu, pada sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung, dengan kebutuhan masyarakat luas.
“Kalau tujuannya untuk meningkatkan PAD, masih banyak sektor lain yang bisa digali dan dioptimalkan. Pemerintah daerah perlu lebih kreatif mencari sumber-sumber pendapatan baru tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif layanan publik yang menjadi kebutuhan sehari-hari,” tukasnya. (farid)
Editor : Amran
