BANJARMASIN, klikkalsel – Tepat pada Hari Jadi (Harjad) ke-493 Banjarmasin, belasan perwakilan dari forum honorer K2 Banjarmasin menyambangi dan audensi dengan wakil rakyat di ruang rapat mini DPRD Banjarmasin, Selasa (24/9/2019).
Selain mengeluhkan kesejahteraan dan mengharap dukungan diangkat jadi PNS, mereka juga meminta pemerintah bisa memperhatikan nasib mereka.
Koordinator Forum Honorer K2 Banjarmasin Ratna Nugraheni mengatakan, agar honorer K2 bisa diperhatikan, karena rata-rata yang belum diangkat PNS, tersisa honorer K2 yang mengabdi paling lama, ada yang sekitar 20 tahun dan bahkan lebih.
“Pemda bisa memperhatikan kesejahteraan, bagaimana ke depan nasib kami. Karena dari K2 yang sudah muda sudah jadi ASN, sementara kami yang puluhan tahun ngajar belum ada kejelasan,” ujar pengajar di SMPN 3 Banjarmasin ini.
Ia berharap dan berdo’a, setelah bertemu dan menyampaikan keluhan, dewan yang baru bisa memperjuangkannya. “Suara kami suara rakyat bisa diperhatikan dan kami bisa diangkat jadi PNS,” sebutnya.
Menurut dia, Banjarmasin termasuk paling sedikit jumlah honorer K2 se Indonesia. Yakni terdiri 82 guru, dan untuk teknisi kelurahan serta tenaga kesehatan berjulah 112 orang.
“Seluruh Indonesia, Banjarmasin termauk paling sedikit K2, ini bukan non K2 lo,” imbuhnya.
Diakuinya, memang ada kendala usia yang tak bisa lagi diangkat jadi PNS di 2020 nanti. “Oleh ada saran kami dimasukan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” ujarnya.
Anggota Fraksi PKS DPRD Banjarmasin Musaffa Zakir mengatakan, kedatangan honorer K2 itu menyampaikan aspirasi bersifat lokal dan secara umum.
“Bersifat lokal maksudnya nasib dan kesejahteraan. Kalau nasib meminta jangan digeser dari tempat tugas dan kesejahteraan soal gaji,” kata dia.
Namun, ia meminta tenaga honorer bisa maklum mengingat APBD Banjarmasin yang kisaran Rp1,4 trilium masi belum mampu penuhi gaji honorer sesuai UMP.
Dikatakannya, alur penerimaan CPNS ada dua, salah satunya P3K/PPPK. Jadi sarannya, honorer K2 dimasukan P3K.
“Waktu rapat anggaran kemarin terkait penerimaan P3K. Tenaga pendidikan harus prioritas dan ada kriteria khusus seperti masa pengabdian,” kata dia.
Menurut dia, kebijakan manusiawi itu jangan disamakan keberpihakan dan dianggap menganak tirikan atau anak emaskan. (farid)
Editor : Amran
