MARTAPURA, klikkalsel.com – Dugaan anggaran tidak wajar pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banjar akan ditelusuri oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar, Jumat (19/01/2024) siang.
Dana tidak wajar terkait publikasi media dengan nilai mencapai Rp150 juta tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Banjar, H. Muhammad Rofiqi beberapa saat lalu.
Menanggapi isu tersebut, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Banjar, Andi Muhammad Fachry mengatakan, pihaknya belum mendengar secara langsung kabar dugaan anggaran publikasi tidak wajar ini dari pihak bersangkutan.
Baca Juga Laporan Dana Awal Kampanye Golkar Kalsel Paling Besar, Rp 2,2 Miliar
Baca Juga Komisi I DPRD Kalsel Apresiasi Pelayanan Publik Kantor Kepala Desa Sungai Danau
“Namun kami mendapat berita juga dari luar. Kami akan telusuri dulu kebenarannya, untuk tindak lanjut,” ucapnya.
Selain itu, Kejari Banjar juga akan memanggil Dinas DP3AP2KB untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi, guna mengetahui kronologis kenapa bisa terjadi.
“Kalau memang diperlukan, kami akan melakukan klarifikasi. Pastinya, akan kami telusuri dulu sebelum kami melakukan tindakan lebih lanjut,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi awak media, Kepada DP3AP2KB Banjar, Dian Marliana enggan berkomentar, dan terkesan menghindar.
“Inggih sama ibu Mery (nama salah satu Kabid) ibu kada mau konfirmasi dulu,” ucapnya saat ditemui beberapa saat lalu.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DP3AP2KB tidak ada memberikan penjelasan terkait isu yang sudah berkembang ini. (Mada Al Madani)
Editor: Abadi
