BANJARMASIN, klikkalsel.com – Anggota DPRD perempuan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi membentuk Kaukus Perempuan Parlemen Daerah (KPP-D) Kalsel. Pembentukan ini menjadi langkah bersama untuk memperkuat suara perempuan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Kaukus tersebut dibentuk menindaklanjuti surat Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) dan berlangsung di Ruang Ketua Komisi III DPRD Kalsel pada Rabu 12 Agustus 2026.
Hj. Dewi Damayanti dari Fraksi Partai Golkar dipercaya menjadi Ketua KPP-D Kalsel.
Dewi akan memimpin anggota DPRD perempuan dari lintas fraksi untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi.
Dewi mengatakan, keberadaan KPP-D bukan untuk membedakan perempuan dan laki-laki di parlemen, melainkan menjadi ruang bersama agar anggota legislatif perempuan lebih solid memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Ini menjadi wadah kita untuk bersinergi dan menyatukan langkah. Perempuan parlemen harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kalsel,” ujar Dewi Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, sejumlah persoalan yang menyangkut perempuan, anak dan keluarga membutuhkan perhatian serius dalam penyusunan kebijakan daerah.
Baca Juga : Mulai 14 Agustus, Pemprov Kalsel Beri Diskon Pajak Kendaraan hingga 50 Persen
Baca Juga : Kado Hari Jadi ke-76 Kalsel, Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Berkapasitas 3.000 Jemaah Resmi Dibuka
Karena itu, KPP-D Kalsel akan mendorong agar isu perlindungan perempuan dan anak tidak hanya menjadi pembahasan seremonial, tetapi benar-benar masuk dalam kebijakan dan program pembangunan.
“Yang paling penting adalah bagaimana suara perempuan bisa benar-benar masuk dalam kebijakan. Kita ingin memperjuangkan kepentingan perempuan, anak, keluarga dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian,” tegasnya
Dewi menambahkan, KPP-D juga akan menjadi ruang untuk saling bertukar gagasan dan meningkatkan kapasitas anggota DPRD perempuan dalam menjalankan tiga fungsi utama parlemen, yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan.
“Kita berasal dari lintas fraksi, tetapi ketika menyangkut kepentingan masyarakat, tentu kita bisa duduk bersama dan mencari solusi terbaik,” katanya.
Ia berharap, keberadaan KPP-D Kalsel mampu memperkuat posisi perempuan dalam proses pembangunan sekaligus membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
“Kita ingin perempuan Kalsel semakin berdaya dan semakin banyak terlibat dalam pembangunan. Jangan hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga harus menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
