BANJARMASIN, Klikkalsel.com – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi dan silaturahmi bersama seluruh pengurus di Banjarmasin, Jumat (18/9) sore.
Rapat dihadiri Ketua FKPT Kalsel Dr. Ir. H. Muhammad Fauzi Makki, M.P., Sekretaris Israjuddin, Bendahara Noorhidayah, Kabid Penelitian dan Pengkajian Mukhdiansyah, Kabid Media, Hukum dan Humas Zainal Helmi, Kabid Perempuan dan Anak Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., Kabid Agama M. Saufi serta mantan Ketua FKPT Kalsel, H Aliansyah Mahadi (Didit).
Rapat membahas dua agenda utama, yakni penguatan pencegahan dini penyebaran paham radikalisme dan terorisme yang menyasar generasi muda melalui media sosial, serta dukungan pemerintah daerah terkait dana hibah 2027 yang belum ada kejelasan.
Ketua FKPT Kalsel Muhammad Fauzi Makki mengatakan, penyebaran paham radikalisme di kalangan anak-anak menjadi perhatian serius seiring semakin luasnya penggunaan media sosial.
“Paham radikalisme di kalangan anak-anak semakin merebak, terutama melalui media sosial. Ini juga berkaitan dengan adanya peristiwa ledakan bom di lingkungan SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Menurut Fauzi, pada tahun 2026 ini FKPT Kalsel akan fokus pada sosialisasi bahaya dan pencegahan terorisme. Hasil penelitian tahun 2025 akan dijadikan pijakan dalam melaksanakan program kegiatan.
“Pada 2026 ini kita fokus pada kegiatan sosialisasi bahaya dan pencegahan terorisme di Kalsel. Penelitian 2025 kita jadikan pijakan dalam melaksanakan program kegiatan FKPT,” katanya.
Ia menjelaskan, sesuai tugas dan fungsi, FKPT menjalankan program seperti memperkuat partisipasi masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui edukasi, literasi, dialog, dan kerja sama lintas sektor, termasuk menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah melalui Kesbangpol.
“Selama ini sinergi dengan pemerintah daerah bagus dan tetap jalan, terutama dengan Kesbangpol Provinsi Kalsel,” ungkapnya.
Terkait operasional, Fauzi mengungkapkan FKPT Kalsel sebelumnya memperoleh dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalsel, namun bantuan tersebut tidak diberikan setiap tahun sesuai ketentuan. Terakhir FKPT menerima pada 2025.
Ia menyayangkan nilai bantuan yang cenderung menurun sejak 2018. Untuk 2027, pihaknya belum dapat memastikan apakah dana hibah kembali diberikan.
“Kita berharap tidak hanya FKPT, tetapi berbagai forum lain juga mendapat dukungan dana hibah dari pemerintah daerah. Jangan sampai dinolkan,” ujarnya.
Menurut Fauzi, dukungan pemerintah daerah terhadap FKPT berbeda di setiap provinsi. DKI Jakarta dan Jawa Timur dinilai memberikan dukungan anggaran cukup besar, sehingga kegiatan pencegahan dapat dilaksanakan lebih leluasa.
“Dengan dukungan dari pemerintah daerah, tentu FKPT Kalsel akan lebih leluasa melakukan kegiatan-kegiatan terkait pencegahan terorisme,” bebernya.
Fauzi menegaskan, program yang dijalankan FKPT memiliki manfaat penting dalam mendukung upaya pencegahan terorisme di tengah masyarakat.
Karena itu, ia berharap dukungan juga diberikan kalangan legislatif, khususnya DPRD Kalsel, melalui fungsi anggaran pada pemerintah daerah. “Kita berharap anggota legislatif (DPRD) yang membahas dan menetapkan anggaran pada pemerintah provinsi memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan FKPT Kalsel,” ujarnya.***
