Kantongi Izin KSOP, APTRINDO Kalsel Resmi Beroperasi di Pelabuhan Trisakti

Kepala KSOP Banjarmasin, Dr. Capt. Mugen S. Sartono M.Sc, menyerahkan dokumen izin berkegiatan di pelabuhan yang diterima Ketua DPD APTRINDO Kalsel M Rusfendye, didampingi sejumlah pengurus. (foto : istimewa)

BANJARMASIN, klikkalsel – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Kalimantan Selatan (Kalsel), resmi mengantongi izin melakukan kegiatan operasional di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Izin tersebut diberikan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), di kantornya pada Selasa (11/12/2019).

Surat persetujuan berkegiatan di Pelabuhan Trisakti itu diserahkan langsung Kepala KSOP Banjarmasin, Dr. Capt. Mugen S. Sartono M.Sc, yang diterima Ketua DPD APTRINDO Kalsel M Rusfendye, didampingi sejumlah pengurus.

Mugen menyambut gembira kehadiran APTRINDO Kalsel dan berharap organisasi perkumpulan pengusaha aramda truk itu dapat berkembang dengan baik sesuai aturan.

“Adanya ALTRINDO ini, untuk menopang dan mendukung efesiensi efektifitas kelancaran Kegiatan tracking di pelabuhan,” katanya.

Ia meminta, APTRINDO harus membawa angin segar dan perubahan, untuk meningkatkan kinerja pelabuhan.

Sementar itu, Ketua DPD APTRINDO Kalsel M Rusfendye langsung mengintruksikan jajarannya untuk melaksanakan program kerja yang sudah disusun bersama Pelindo III wilayah Kalimantan.

“Alhamdulillah surat izin dari KSOP sudah kita terima, kami akan langsung melaksanakan sejumlah program pengembangan sistem elektronikal untuk aktifitas truk di dalam area pelabuhan,” ujarnya.

Wakil Ketua Aptrindo kalsel, H Ali Musa Siregar, bersama Sekretaris APTRINDO Kalsel, Hamdani, memastikan, keberadaan organisasinya merupakan mitra kerja dari Pelindo, KSOP dan asosiasi lain yang ada di Pelabuhan.

Diketahui, kepengursan DPD APTRINDO Kalsel, dibentuk pada Oktober 2018 lalu, yang langsung dikukuhkan Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor.

Asosiasi Pengusaha Truk di Indonesia itu, tidak hanya menjadi wadah bagi para pemilik armada angkutan bertenaga besar, tetapi juga menciptakan sistem kerja lebih baik dan modern dengan tata manajemen dan keuangan yang transparan.

Agar tidak ada lagi transaksi tunai di areal kerja Pelindo, guna membantu pemerintah dalam menghapus pungutan liar serta kebocoran pendapatan dari sektor pelabuhan. (ril/farid)

 

Editor : Amran

Tinggalkan Balasan