BANJARMASIN, klikkalsel – Sektor pertambangan penyumbang terbesar peningkatan perekonomian daerah. Kendati demikian, kini Pemprov Kalsel mulai memilih sektor non tambang.
Misalnya, pertanian, perdagangan serta pariwisata. Hal itu tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 Kalsel.
“Kami mulai berhati-hati perizinan tambang. Kalau bisa, ditinggalkan saja pelan-pelan,” beber Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kalsel, Nurul Fajar Desira, usai agenda Forum Konsultasi Publik untuk penyusunan RKPD Kalsel Tahun 2019, Rabu (7/2/2018).
Apalagi, Pemprov Kalsel ada peluang mengeluarkan perizinan tambang sejak beralihnya kewenangan ke provinsi. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Baginya, keputusan pemerintah daerah untuk meninggalkan sektor tambang bukannya mengada-ngada.
Buktinya, saat harga hasil tambang batubara pada 2014 hingga 2015 anjlok. Menjadi masa terpuruk dan pertumbuhan ekonomi Kalsel merosot.
“Harga komoditas tambang turun mengikuti perekonomian dunia yang sedang lesu,” ungkapnya.
Jika belajar pertumbuhan ekonomi dengan provinsi lain, Fajar jelas tak ingin Kalsel seperti provinsi Kalimantan Timur.
Sebabnya, provinsi tetangga Kalsel ini sempat mengalami minus pertumbuhan ekonomi. “Karena mereka sangat bergantung pada sektor pertambangan. Padahal, sedang lesu,” tuturnya.
Pemerintah daerah tidak antipati terhadap bisnis pertambangan. “Namun, kami berharap sektor non tambang juga diberikan peran penting dalam menumbuhkan perekonomian Kalsel. Kalau memang sektor pertambangan berjalan, harusnya yang bersifat industri hilir. Misal saja, tambang bijih besi. Bukan mentah bijih besinya yang diandalkan, tapi Kalsel harus punya pabrik baja,” pungkas Fajar. (baha)
Editor : Farid
