BANJARBARU, klikkalsel.com – Topografi dan geografis wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terbagi atas empat kawasan yakni daerah rawa, dataran, pegunungan dan kepulauan. Kondisi ini tentu berdampak kepada infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah daerah terpencil jauh dari akses perkotaan.
Dilatari kondisi itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel kembali melanjutkan program pembangunan sekolah baru tingkat SMA/SMK di daerah daerah terpencil.
Hal ini sesuai amanah dengan Undang Undang No 23/2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana urusan pendidikan tingkat menengah atas dan sederajat dikelola pemerintah provinsi. Guna peningkatan sumber daya manusia dan wujud komitmen mewujudkan Visi Kalsel Maju, Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan.
Berdasarkan data hingga kini, Pemprov Kalsel telah mendirikan 12 unit sekolah baru (USB) tingkat SMA/SMK sejak tahun 2017-2021.
Selanjutnya sesuai arahan Gubernur Kalsel, pada tahun 2022, kembali dilanjutkan membangun 5 unit sekolah baru SMA/SMK/SLB sehingga totalnya 17 USB.
“Di samping itu juga telah dibangun sebanyak 238 RKB (ruang kelas baru),” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel M Yusuf Effendie, Jumat (14/1/2022) di Banjarbaru.
Dia menambahkan, sekolah baru itu tersebar di beberapa daerah Kabupaten, antara lain Kabupaten Banjar,Tapin, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Kabupaten Batola
Terkait pemerataan mutu pendidikan, pihaknya terus melakukan upaya optimalisasi terhadap delapan standar pendidikan.
Standar itu terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pendidik & tenaga kependidikan (PTK), pengelolaan, pembiayaan dan penilaian, yang antara lain dapat ditunjukkan seperti meningkatkan kesejahteraan GTK Non PNS yang berjumlah 5.375 orang agar meningkat kinerjanya.
Kemudian, pihaknya menambahkan program BOS dari pemerintah pusat dengan program BOSDA melalui APBD Provinsi Kalsel serta juga meningkatkan jumlah guru untuk mengikuti PPG melalui APBD Provinsi Kalsel agar terwujud guru yang profesional dan angka capaian sementara tahun 2020 sudah 74,36 persen
Mantan Kepala Bappeda Kabupaten HSS ini menyebutkan, kendati secara topografi dan geografis memberikan dampak adanya kesenjangan antar satuan pendidikan. Tetapi dalam konteks pemerataan akses dan mutu pendidikan tidak menjadi persoalan.
“Memang hal ini dapat dipahami bahwa sebagai hasil dari upaya perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta upaya optimalisasi 8 standar pendidikan kepada seluruh satuan pendidikan SMA/SMK/SLB,” tandasnya. (rizqon)
Editor: Abadi
