BANJARMASIN, klikkalsel – Rupanya yang menjadi faktor banyaknya siswa yang tak masuk ke SMKN 5 Banjarmasin, salah satunya adanya kebijakan tiap sekolah menampung 20 persen murid miskin yang mengantongi Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Itu berdasarkan Permendikbud No 51 tahun 2018 dan No 20 tahun 2019 kemudian diatur kembali melalui Pergub Kalsel No 46 tahun 2019, dimana salah poin dalam aturan tersebut adalah masalah sekolah wajib minimal menerima murid 20 persen dari daya tampung dengan menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP),†jelas Kepala Bidang Bina SMK pada Disdik Kalimantan Selatan (Kalsel), Syamsuri, usai pertemuan dengan DPRD Kalsel dan perwakilan wali/orang tua calon siswa SMKN 5 Banjarmasin, Senin (8/7/2019)
Namun, kata dia, pihaknya bisa saja menerima melebih batas tersebut, karena kebijakan 20 persen tersebut merupakan batas minimal. “Jadi bisa saja 25 atau bahkan 30 persen SMKN 5 Banjarmasin menerima siswa yang tidak mampu menggunakan KIP itu,†katanya lagi.
Sehingga, ia memastikan, kalau SMKN 5 Banjarmasin menerapkan penerimaan calon siswa baru dengan menggunakan peraturan tersebut. Untuk penerimaan, seperti menginput data pihaknya bekerja sama dengan pihak telkom sebagai data aplikasi online.
“Oleh karenanya sudah secara otomatis dalam data online tersebut, yang nilai tinggi akan naik dan yang nilai rendah akan tergeser,†ucap Syamsuri.
Sementara, kilahnya, terkait Permendikbud KIP menjadi prioritas dalam masuk sekolah tersebut sudah disosialisasikan pada Mei hingga Juni, atau sebelum pendaftaran dibuka.
“Jika SMKN 5 sudah ditentukan penerimaan sebanyak 26 rombel (kelas), itu sudah ketentuan sebab jika menambah rombel akan jadi masalah dan jika menolak KIP akan melanggar ketentuan yang ada,†jelasnya.
Jadi, ia menyarankan, murid yang tak tertampung sekolah negeri terpaksa harus masuk sekolah swasta, sebab jumlah sekolah swasta di Banjarmasin sanggup menampung yang tak masuk di sekolah negeri. (azka)
Editor : Farid
