Faisal Hariyadi : Protes Komisi III Aneh dan Asal-asalan

Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin H Faisal Hariyadi. (foto : dok/klikkalsel)
BANJARMASIN, klikkalsel – Komplain Komisi III DPRD Banjarmasin terhadap kunjungan Komisi II DPRD Banjarmasin ke Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin, dianggap aneh dan asal-asalan.
Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin HM Faisal Hariyadi mengatakan, baru mengetahui Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin HM Isnaini mempermasalahkan kunjungan komisinya ke dishub.
“Saya pribadi dan kawan-kawan di komisi II justru memang baru mengetahuinya dari media, terlebih-lebih konon informasinya sebuah surat telah di layangkan mereka kepada BK DPRD Banjarmasin,” ujar dia, dalam siaran persnya, Rabu (29/1/2020).
Baca Juga : Kunjungan Komisi II ke Dishub Dipermasalahkan Komisi III
Ia menuturkan, beberapa waktu terakhir memang hubungan komisi III khususnya sang ketua komisi, yakni Isnaini dengan Dishub agak bersitegang. Dan, ia pun bersama rekan komisi II DPRD tidak tahu pasti sebab dan musabab sehingga kondisi itu kian meruncing hingga sekarang.
Sehingga, Faisal menilai, protes serta keberatan yang disampaikan komisi III dianggap Komisi II aneh dan salah alamat bahkan terkesan asal-asalan.
“Karena memang tupoksi dan kewenangan komisi II salah satunya adalah pengawasan keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh SKPD, BUMD, dan BLUD penghasil PAD yang ada di Banjarmasin ini, tidak luput dari pengawasan komisi II,” ujar dia.
Lagipula, kata Faisal, rapat kerja yang dilaksanakan Komisi 2 dengan dishub beberapa hari yang lalu, tentu saja bersifat resmi.
“Kami melakukan kunjungan disertai surat tugas yang sah dari pimpinan DPRD.
Ini yang semakin membuat kami dan mungkin saja sebagian masyarakat menaruh pertanyaan besar , “Apa sebenarnya yang anda cari dan ributkan ?,” ketusnya.
“Buat apa kami “kujuk-kujuk” kalau hanya sekedar “bedapatan” bak orang yang tidak punya kegiatan, yang hanya “cari sensasi” , bahkan hanya terkesan “mencari panggung” entah lah untuk kepentingan apa,” cetus Faisal lagi.
Bahkan, kata dia, puluhan awak media mengikuti dan meliput kegiatan kunjungan ke dishub tersebut, serta pertemuan berlangsung terbuka.
Begitu juga, persoalan demi persoalan seputar PAD diulas tuntas komisi II dengan dishub. “Malahan saya lihat beberapa media dan kawan-kawan komisi II, menayangkannya secara live pertemuan tersebut melalui akun medsos pribadi mereka, sehingga masyarakat luas menjadi tahu, apa intisari dari pertemuan itu,” jelasnya.
Ia minta maklum, memang sampai sekarang komisi II, belum melaporkan secara kelembagaan kepada pimpinan DPRD terkait hasil dari pertemuan tersebut, karena memang padatnya agenda.
Selain itu, sebutnya, agenda komisi II begitu padat, banyak sekali SKPD penghasil PAD yang harus diawasi, sebagai kewajiban di DPRD. “Belum lagi urusan usaha yang kami geluti jauh sebelum duduk sebagai anggota legislatif, hal ini menuntut kami semua di komisi II, harus bekerja tepat, cepat, efektif dan efisien,” sebutnya.
Namun secara tersirat, ungkapnya, beberapa saat pasca pertemuan tersebut, satu foto kegiatan saat pertemuan berlangsung dikirim ke Group WA DPRD Banjarmasin, dengan caption singkat “Alhamdulilah Clear”.
“Tanggapan positif datang dari rekan-rekan DPRD bahkan beberapa pimpinan DPRD pada saat itu, ada yang mengucap syukur, alhamdulilah, mantap komisi 2, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Sehingga seluruh anggota komisi II dan mayoritas kawan-kawan di DPRD merasakan, bahwa komisi II pada saat itu dianggap sebagai penghubung dan penyejuk di kala pemerintah sedang bersitegang dengan DPRD.
Mengingat, hangat di pemberitaan pada saat itu bahwa dishub bersitegang, mangkir dan tidak mau sama sekali menemui DPRD, bahkan surat pimpinan DPRD sekalipun tidak meluluhkan pendirian kadishub untuk mau berhadir ke DPRD.
“Namun sangat bertolak belakang dengan berita yang tersebar pada saat itu. Justru pada saat komisi II bertandang ke dishub, sikap humble dan terbuka ditunjukan mereka, Kepala dinas beserta seluruh kepala bidang dishub berhadir, mereka secara bergantian menyampaikan program kerja serta kendala mereka di lapangan terkait penerimaan pajak daerah dari sektor perparkiran dan perhubungan,” sebutnya.
Jadi terkait protes komisi III tersebut, Faisal memberikan masukan, ke depannya agar seluruh partai politik, maksimal dalam mengunakan bantuan dana partai politik seperti yang diamanahkan undang-undang, khususnya dalam hal pelaksanaan pendidikan politik.
“Sehingga seluruh kader partai lebih-lebih yang telah duduk di legislatif, makin paham akan tupoksinya dan etika politik terjadi dengan baik,” tandasnya. (david)
Editor : Akhmad

Tinggalkan Balasan