BANJARMASIN, klikkalsel – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel membuka pintu kritikan dan masukan terkait pelaksanaan Pemilu 2019 di Ball Room Hotel Aria Barito Banjarmasin, Selasa (28/5/2019).
Dalam agenda Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggara Pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, Pengamat Politik Banua Taufik Arbain menyatakan, Bawaslu lemah dalam pengawas Politik Klientenlisme.
“Sulit kita melawan politik klientenlisme ini, termasuk mahasiswa. Defenisinya begini terjadi ketika para pemilih, penggiat kampanye atau jejaring-jejaring organisasi ini, ormas itu, serta aktor-aktor elektoral yang memberi dukungan kepada politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat material,” ucapnya di hadapan para mahasiswa ULM Banjarmasin.
Secara detail, Taufik memperinci apa itu prilaku Politik Klientenlisme. Pada prakteknya terjadi pertukaran keuntungan atau transaksional demokrasi dagang.
“Kadang-kadang ada kumpulan komunitas mahasiswa tukang bagikan apa gitukan, itu masuk politik klientenlime,” tegas Taufik.
Dosen Fisip ULM Banjarmasin ini juga memaparkan sisi negatif Politik Klientenlisme melahirkan tim sukses yang tidak resmi. Dari sinilah, Bawaslu tersudut dan lemah dalam bidang pengawasan. Terlebih, pergerakannya banyak terjadi di media sosial dalam melaksanakan cipta opini warganet atau pengguna internet.
“Mereka pun asyik menjadi tim sukses. Meskipun pada pemilu serentak itu lebih banyak tim sukses tidak resmi dari pada tim suskses resmi. Saya yakin diantara kalian itu boleh jadi mahasiswa menjadi tim sukses yang tidak resmi,” kata Taufik dengan balutan candaan kepada mahasiswa.
Terkait cipta opini di media sosial, Ia meminta masyarakat cerdas memilah antara kritikan dan ujaran kebencian. Sebab apabila hal tersebut, tidak terkontrol mampu menimbulkan gesekan di tengah tensi tinggi politik.
Menurutnya, Bawaslu harus lebih gentol menggandeng lembaga independen guna memperkuat pengasawan, seperti mahasiswa. Mantan aktivis ini, cukup menyayangkan peran serta mahasiswa dalam pengewasan pada pemilu 2019, dirasa minim.
Taufik berharap penuh evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2019 menjadi pembelajaran penting menyongsong Pilkada 2020 di Kalsel. Diantaranya Pilgub, dan Pilbup di 7 kabupaten/kota.
Menurit Taufik, seharusnya Bawaslu lebih kuat dalam hal pengawasan, yaitu kelebihan institusional kepengawasan. Dia memaparkan poin-poin berdasarkan pengamatannya.
Pertama, adanya Gakumdu satu paket Intermal. Kedua, Jumlah anggota (komsioner) Bawaslu Kalsel menjadi 5. Ketiga, adanya fasilitas penunjang kepengawasan. Keempat, penambahan staf dalam mendukung kinerja. Kelima, anggaran pusat yang sangat memadai, dan yang keenam yaitu anggota Bawaslu yang permanen (masa kerja perperiode) dan gaji yang meningkat.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah menanggapi masukan dan kritikan yang dipaparkan Taufik Arbain. Erna mengatakan meksi pemilu 2019 telah dilaksanakan, pihaknya tetap menerima dan menindak lanjuti apabila ada laporan dugaan pelanggaran.
Dia menambahkan sisi positif beragam laporan yang masuk, adalah dapat menjadi bahan evaluasi Bawaslu Kalsel menyongsong pilkada 2020. Erna juga mengapresiasi permintaan mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam pengawasan pilkada nanti.
“Terkait rekomendasi yang mereka sampaikan, adanya permohonan untuk terlibat secara langsung menjadi pemantau. Kalau permantau, anggaran tidak dibebankan kepada Bawaslu tentu kami akan senang dan menyambut baik,” jelasnya kepada awak media.
Sementara itu, apabila permohonan anggaran terkait pengawasan parsitipatif. Erna menambahkan maka Bawaslu Kalsel akan mengkaji terlebih dahulu. Apakah ada Dana APBD tersedia yang tersedia, dan melihat regulasi yang mengatur. (rizqon)
Editor : Farid
