BANJARMASIN, klikkalsel.com – Setelah tiga hari berturut-turut aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), DPRD Kalsel akhirnya memastikan akan meneruskan tuntutan mahasiswa kepada DPR RI pada Senin 22 Juni 2026.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel telah dihimpun dan siap dibawa ke tingkat pusat untuk ditindaklanjuti.
Menurut Supian, momentum tersebut bertepatan dengan agenda kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalsel ke Jakarta. Kesempatan itu akan dimanfaatkan untuk menyerahkan langsung berkas tuntutan mahasiswa kepada pihak yang berwenang di DPR RI.
“Kami tidak hanya mengirim atau menitipkan berkas. Aspirasi ini akan disampaikan secara langsung, agar bisa mendapat perhatian dan tindak lanjut yang jelas,” ujar Supian saat menemui massa aksi di depan Kantor DPRD Kalsel, Jumat (19/6/2026).
Ia menegaskan, seluruh dokumen pendukung telah disiapkan. DPRD Kalsel juga akan menyampaikan berbagai hasil pembahasan dan masukan yang diperoleh selama menerima aspirasi mahasiswa maupun masyarakat.
Menariknya, tuntutan yang disampaikan mahasiswa tidak hanya menyoroti persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam surat tuntutan yang berisi delapan poin, mahasiswa juga mengangkat persoalan kebutuhan pokok, pendidikan, hingga berbagai masalah sosial yang dinilai terus berulang tanpa solusi konkret.
“Pada prinsipnya seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat kami terima dan kami sepakati untuk diteruskan kepada pihak terkait,” kata Supian.
Ia mengakui dampak kenaikan harga BBM menjadi salah satu isu paling krusial, karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat luas dan tidak bisa dipandang sebagai persoalan ekonomi semata.
Baca Juga : Empat Preman Diamankan Saat Operasi Pengawasan BBM Subsidi di Banjarmasin
Sebab, berbagai pandangan juga mengaitkannya dengan dinamika politik nasional hingga situasi global yang turut memengaruhi kebijakan pemerintah.
“Efek kenaikan BBM sangat luas. Karena itu perlu langkah yang tepat dan pembahasan yang komprehensif agar persoalan ini bisa ditangani dengan baik,” ujarnya.
Di sisi lain, Supian mengungkapkan, pembahasan terkait tuntutan mahasiswa juga telah dilakukan di sejumlah komisi DPRD. Namun tidak semua komisi memiliki ruang lingkup pembahasan yang sama.
Menurutnya, Komisi III menjadi salah satu komisi yang menerima cukup banyak masukan karena berkaitan dengan sejumlah isu strategis yang disuarakan mahasiswa.
Dengan komitmen membawa tuntutan tersebut ke DPR RI, DPRD Kalsel kini ditunggu konsistensinya. Mahasiswa berharap delapan poin tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai dokumen seremonial, melainkan benar-benar diperjuangkan hingga menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Jangan sampai aspirasi rakyat hanya berhenti di meja birokrasi. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah tindakan nyata, bukan sekadar janji untuk meneruskan,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
