BANJARMASIN, klikkalsel.com – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai mengawal pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Nilai belanja daerah yang diproyeksikan mencapai Rp10,504 triliun menjadi salah satu fokus pembahasan agar anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Pembahasan diawali dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II DPRD Kalsel di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Adran, Selasa (28/7/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalsel H. Muhidin menyampaikan, Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Muhidin menjelaskan, perubahan APBD disusun untuk menyesuaikan arah pembangunan dengan target RPJMD Kalsel 2025–2029 yang mengusung visi “Kalsel Bekerja” menuju Gerbang Logistik Kalimantan.
Baca Juga : Habib Hamid Bahasyim Ingatkan Pemprov Kalsel, Jangan Hamburkan APBD 2027 untuk Program Tak Prioritas
Baca Juga : DPRD Kalsel Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Perubahan anggaran juga mengakomodasi hasil evaluasi pelaksanaan APBD hingga Triwulan II Tahun 2026 serta dukungan terhadap berbagai program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp7,733 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp10,504 triliun. Pemerintah daerah memastikan anggaran akan diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas pelayanan publik.
Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, menegaskan pembahasan akan dilakukan secara cermat agar setiap rupiah dalam APBD Perubahan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami akan mengawal pembahasan ini secara serius agar setiap program dan anggaran benar-benar tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalsel,” tegas Supian HK. (azka)
Editor : Akhmad
