BANJARMASIN, klikkalsel.com – Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menyambangi kantor DPRD provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam pertemuan, pihak eksekutif menyampaikan rentetan program dan kegiatan tahun 2021 serta usulan rencana awal 2022.
Kepada para legislator, Kepala Dinas PPPA Kalsel, Husnul Hatimah menyampaikan permasalahan yang muncul, seiring tuntutan program prioritas untuk menunjang capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
“Diantara permasalahan yang ada adalah kurangnya sumber daya manusia yang bekerja di DPPPA dan kelembagaan PPPA yang terlatih,” ungkap Hatimah.
Lebih detail, ia membeberkan belum terpilahnya data sektoral yang lengkap sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan. Serta angka harapan hidup dan rata – rata lama sekolah perempuan masih beradai di bawah nilai nasional, merupakan kendala yang dihadapi.
Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua komisi IV H. M Lutfi Saifuddin mengharapkan adanya rapat koordinasi (Rakor) antar SKPD dikesempatan yang lain. Guna mendapatkan mendapatkan solusi yang efektif dalam penerapan.
“Untuk capaian IPG dan IDG ini DPPPA tidak bisa bekerja sendiri, perlu keterkaitan dengan dinas lain, untuk itu nanti kita harapkan adanya Rakor, bukan cuma dengan dinas terkait tapi nanti nya diharapkan karang taruna juga kita libatkan” tanggapnya.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini K ok Komisi IV mampu mengkoordinasikan dengan dinas-dinas terkait persoalan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) agar guna pemecahan masalah. Seperti lahirnya Perdayang berkaitan dengan perempuan dan anak. (rizqon)
