BARABAI, klikkalsel.com – Data perkembangan banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang katanya setiap hari diperbaharui oleh Dinas Kominfo HST, ternyata tidak valid bahkan terkesan asal-asalan.
Sejumlah SKPD yang berwenang seperti BPBD, Dinas Sosial dan Diskominfo saat dikonfirmasi pada Minggu (5/12/2021) juga terkesan saling lempar tanggungjawab dan tidak terkoordinasi dengan baik.
Bahkan, stand di posko induk pun sudah mulai tinggalkan oleh dinas terkait tersebut, padahal status tanggap darurat banjir terakhir jam 12.00 malam ini baru selesai.
Baca juga: Data Banjir Tak Jelas, Penanganan Pemda HST Dipertanyakan
Baca juga: Banjir HST Surut, Data Pengungsi Banjir Tidak Jelas
Hingga kini, sejumlah wilayah di Kecamatan Pandawan dan Labuan Amas Utara (LAU) juga masih tergenang seperti Desa Kayu Rabah, Masiraan, Mahang Matang Landung, Sungai Buluh, Mantaas dan Rantau Bujur.
Dalam pantauan media ini, website dan medsos Diskominfo HST terakhir update data cuma tanggal 2 Desember 2021.
Kepala dinasnya, Edina Fitria Rahman saat dikonfirmasi awak media berkilah, data yang dibuatnya adalah dari grup Media Center yang di share beberapa SKPD dan diupdate sehari tiga kali.
“Jadi petugas kami hanya menunggu, mengolah dan mempublikasi data yang di share sejumlah SKPD itu saja,” bebernya.
Namun fakta, sampai berita ini diterbitkan tidak tidak satu pun webiste maupun medsos Kominfo yang menshare update data perkembangan banjir yang seharusnya diketahui masyarakat terbuka secara umum.
Terkait tidak dipublikasinya data bantuan dan berapa banyak logistik yang sudah diberikan kepada masyarakat yang terdampak banjir, Kabid Data Dinas Sosial HST Muhammad Hardianto menjelaskan, sistem birokrasi pemerintahan sekarang terlalu ribet dan kaku serta bahkan ada SOPD yang menganggap banjir di HST itu hoax karena bantuan yang kami serahkan kepada warga tidak melampirkan by name by address korban.
Dari Kementerian menurutnya sempat ingin menyerahkan bantuan namun mereka meminta rekening resmi.
“Kita memang sudah ada membuka rekening resmi saat banjir Januari 2021 lalu, namun oleh salah satu SKPD pengelola keuangan itu dianggap ilegal karena dibuat sebelum adanya rekomendasi, SK dan Perbup,” katanya.
Akhirnya, bantuan itu tidak jadi ditransfer oleh Kementerian. Padahal menurutnya, disana masih ada saldo di Bank Kalsel sekitar Rp100 juta namun tidak bisa ditarik.
“Kami dari Dinsos bahkan mengeluarkan duit pribadi untuk membuka dapur umum saat banjir kemaren yang nilainya mencapai Rp50 juta,” kata Hardi.
Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD HST H Budi Haryanto saat dikonfirmasi awak media mengatakan, pihaknya fokus di lapangan membantu warga yang masih terdampak banjir dan longsor.
“Kalau terkait data itu, sesuai kesepakatan rakor tanggap darurat tugasnya Diskominfo yang menughimpun dan seharusnya aktif,” bebernya.
Terkait ketidakjelasan data tersebut, Wakil Rakyat Ustadz Supriadi juga mempertanyakan sejauh mana komitmen Pemda HST menyelesaikan permasalahan banjir ini.
“Publikasi data saja tidak update dan tidak jelas, wajar saja penanganannya dipertanyakan. Apakah Pemda benar-benar berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai hal seperti ini dibiarkan berlarut-larut,” tuturnya.
Status tanggap darurat pun telah selesai pada hari ini, Pj Sekda HST Muhammad Yani saat dikonfirmasi media membenarkan hal tersebut.
“Setelah ini kita pemulihan, kalau tanggap darurat itu menyangkut pentelamatan jiwa dan lain-lain, sekarang transisi ke arah pemulihan bencana selama satu bulan,” katanya singkat. (dayat)
Editor : Akhmad
