Dapat WTP dari BPK RI, Aset Pemprov Kalsel Tetap jadi Catatan

Gubenur Kalsel H Sahbirin Noor serahkan laporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2021

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Aset daerah milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) tetap menjadi catatan atau masuk rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Hal itu terungkap kembali saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2021 pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Ketuanya Dr (HC) H Supian HK di Banjarmasin, Kamis (19/5/2022).

Supian HK menyampaikan, dalam LHP BPK RI terhadap LKPD Kalsel 2021 persoalan aset daerah sudah berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun terus akan ditingkatkan terhadap penyelesaian lainnya.

“Kontrol keuangan tidak lepas dari DPRD begitu sebaliknya control yang ditunjukan oleh pemerintah,” katanya.

Dan dalam LHP terhadap LKP Kalsel 2021, Pemrov itu kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Sampai Tahun Anggaran 2021 Pemprov Kalsel sudah berturut – turut berhasil meraih WTP yang kini kesembilan.

“Semoga WTP dapat dipertahankan. Namun dibarengi dengan peningkatan lainya seperti sumber daya manusia,” ucapnya.

Baca Juga : Perda Penyertaan Modal Tak Dijalankan, Muslih Sebut Direksi PDAM Bandarmasih Kurang Smart

Baca Juga : Resmi, Sopir BPK Penabrak Pengguna Jalan Ditetapkan Polisi Tersangka

Pada kesempatan tersebut Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dalam sambutannya akan segera menindaklanjuti temuan atau rekomendasi BPK terhadap LHP LKPD provinsi setempat 2021.

Disampaikannya pula, dalam Laporan Keterangan Pertanggun awaban (LKPj) Kalsel 2021, penetapan Pendapatan Daerah Rp6,727 triliun lebih, terealisasi Rp6,623 triliun lebih atau mencapai 98,44 persen sedangkan penetapan Belanja Daerah Tahun 2021 Rp6,964 triliun lebih, terealisasi Rp6,432 triliun lebih.

Sementara Sekdaprov Kalsel Roz Rizali Anwar mengatakan, dalam rapat dengan BPK RI ada catatan bagi pemerintah kalsel yakni terkait Kemiskinan dan akan menjadi evaluasi.

“Kita akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan mengoptimalkan,” pungkasnya (azka)

Editor : Akhmad