BANJARMASIN, klikkalsel.com – Satgas Pencegahan Money Politic, yang dibentuk oleh tim pasangan calon dinilai oleh pengamat politik sah saja selama tidak melakukan eksekusi.
Hal tersebut, tidak luput dari penilaian dan pengamatan sejumlah pengamat politik di Kalsel. Salah satunya, Andi Tenri Sompa yang juga ikut menyoroti pelaksanaan PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel.
Ia mengatakan, kelompok yang dibentuk oleh masing-masing calon selama tidak bertentangan dengan pengawasan pemilu masih diperbolehkan. Sebab tugas mereka hanya sekadar mengawasi dan mengumpulkan bukti-bukti jika memang ada pelangaran tanpa ada kewenangan untuk mengeksekusi.
Jebolan S3 Universitas Indonesia itu juga menegaskan, kelompok yang boleh dibentuk hanya berasal dari oraganisasi yang bukan dari lembaga independen dan tidak bertentangan dengan pengawasan pemilu.
“Selama tidak bertentangan dengan pengawasan pemilu, saya rasa tidak masalah, itu internal mereka. Tetapi tugasnya hanya boleh mengumpulkan bukti-bukti saja dan tidak ada kewenangan untuk mengeksekusi,” kata salah satu Dosen ULM itu saat dihubungi media ini, Sabtu (5/6/2021).
Baca Juga : Mantan Ketua PWNU Kalsel Menyayangkan Satgas Pencegahan Money Politic Berstiker NU Ikut dalam Politik
Atas dasar itu, menurutnya setiap kandidat masih boleh membentuk kelompok yang bertugas mengamati dan memantau jalannya pemilihan. Bahkan masih diperbolehkan untuk saling melaporkan jika memang menemukan bukti pelanggaran.
“Sifanya juga tidak mengada ada, tapi apa fakta sebenarnya, bagaimana kondisi riilnya di lapangan, Itu yang dilaporkan ke Bawaslu,” tuturnya.
Selama tidak ada tindakan seperti membubarkan, mengamankan dan mengeksekusi. Ia merasa setiap kandidat boleh membuat kelompok untuk mengamankan (menjaga) dan memantau jalanya pemilihan.
“Tapi jika melapor ke Bawaslu kelompok tersebut posisinya menjadi masyarakat, karena bawaslu tidak mengenal namanya satgas atau kelompok tersebut,” jelasnya.
Namun, menurutnya dengan adanya kelompok tersebut yang bertugas menjaga dan mengawasi jalanya pemilihan, justru Bawaslu merasa terbantukan. Karena terbatas dalam melakukan pengawasan.
“Jadi saya rasa Bawaslu terbantukan karena posisi mereka nanti sebagai masyarakat jika melaporkan, sehingga bawaslu tidak akan merasa dirugikan dengan adanya kelompok atau satgas itu,” imbuhnya.
Kendati demikian, Andi Tenri Sompa juga mengaku kuatir dengan panasnya suasana PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel ada banyak pihak yang menunggangi salah satu kandidat dan memanfaatkan kondisi untuk kepentingan pribadi.
“Dilihat pemilihan ini hanya sementara, jadi jangan sampai masyarakat yang diadu domba,” ujarnya.
Kekuatiran itu muncul setelah melihat banyak video-video saling memfitnah, menjelek-jelekan dan menjatuhkan salah satu kandidat dilakukan kandidat lain yang melibatkan banyak pihak termasuk guru agama (ulama).
“Ini yang menurut saya tidak kondusif,” tegasnya.
Seharusnya, kata Andi Tenri Sompa para kandidat melakukannya sesuai koridor saja, seperti melakukan tahapan-tahapan dan prosedural serta menjaga etika dalam berpolitik.
“Tidak saling menjatuhkan, kemudian melibat libatkan orang lain yang seolah olah menimbulkan adu domba di situ,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau untuk masyarakat bisa benar-benar memfilter dengan baik, kabar yang beredar saling serang dari kedua belah pihak kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel di sejumlah media sosial.
“Sebaiknya masyarakat memfilter benar-benar ujaran-ujaran kebencian ataupun yang dianggap fitnah itu. Apakah benar sumbernya dan terbukti kandidat yang dimaksud melakukan hal tersebut dan silahkan di klarifikasi,” himbaunya.
Kemudian ia juga berharap masyarakat dapat dipersilahkan memilih sesuai keinginannya yang ingin memiliki pemimpin seperti apa tanpa adanya intervensi dari salah satu pihak.
“Baik itu intervensi secara mobilisasi atau intervensinya melalui politik uang,” pungkasnya.(airlangga)
Editor : Amran
