BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mendapat dorongan kuat. DPRD Kalsel menegaskan proyek strategis seperti Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut tidak boleh hanya berhenti pada penandatanganan kesepakatan.
Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK bersama Ketua Komisi III DPRD Kalsel Hj. Mustaqimah mengapresiasi penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Sinergi Pembangunan Jembatan Desa serta Adendum Nota Kesepakatan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut.
Penandatanganan berlangsung di Kediaman Gubernur Kalsel di Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Kesepakatan tersebut tak hanya menyentuh pembangunan jembatan desa, tetapi juga mencakup pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut serta perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru – Mentewe.
Penandatanganan dilakukan Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar bersama Gubernur Kalsel H. Muhidin, Kapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, serta para bupati dan wali kota se-Kalsel. Agenda tersebut turut disaksikan Ketua DPRD Kalsel bersama jajaran Forkopimda.
Supian HK menilai, pembangunan konektivitas menjadi salah satu kunci untuk membuka pergerakan ekonomi masyarakat. Terlebih, masih terdapat desa yang membutuhkan akses jembatan agar mobilitas warga dan distribusi hasil ekonomi semakin mudah.
“Kami di DPRD Kalsel memandang ini sebagai langkah strategis. Pembangunan infrastruktur tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus ada sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, bahkan dari pihak TNI dan Polri,” ujar Supian HK.
Ia menilai, Pilot Project Sinergi Pembangunan Jembatan Desa menjadi langkah penting untuk memperkuat konektivitas hingga ke tingkat desa.
Baca Juga : Pasca Ambruk, Jembatan Darurat Mantuil Ditarget Rampung dalam Dua Hari
Baca Juga : Jembatan Mantuil Ambruk, Polresta Banjarmasin Siapkan Perahu Penyeberangan Orang dan Roda Dua Gratis
Menurutnya, akses infrastruktur yang semakin baik akan memberikan efek langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Produk pertanian, perkebunan, perikanan maupun perdagangan di desa diharapkan lebih mudah dibawa ke pusat-pusat ekonomi.
Tak kalah penting, pembangunan Jembatan Kalimantan–Pulau Laut dan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut dinilai memiliki dampak besar terhadap konektivitas kawasan Kotabaru dan Tanah Bumbu.
Proyek tersebut diharapkan mampu memangkas jarak tempuh, menekan biaya logistik sekaligus membuka akses ekonomi baru.
Namun Supian HK memberikan catatan tegas. Kesepakatan yang telah ditandatangani harus benar-benar diwujudkan dalam pembangunan fisik.
“DPRD siap mengawal dari sisi anggaran dan regulasi. Kami ingin memastikan proyek-proyek besar ini tidak hanya jadi seremonial, tapi benar-benar tuntas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sorotan juga diarahkan terhadap perbaikan Alinyemen Koridor Banjarbaru–Mentewe. Ruas tersebut dinilai menjadi salah satu jalur penting bagi distribusi barang dan jasa yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kalsel.
Perbaikan konektivitas di jalur tersebut diharapkan dapat memperlancar arus ekonomi dari Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu hingga Kotabaru.
Supian HK menegaskan DPRD Kalsel akan terus mendorong agar pembangunan infrastruktur tidak sekadar menjadi proyek di atas kertas. Sebab, ujung dari seluruh perencanaan tersebut adalah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sinergi yang dibangun hari ini antara Dirjen Bina Marga, Pemprov, Forkopimda, dan Pemkab/Kota adalah contoh baik. Tujuan kita sama yaitu konektivitas Kalsel makin kuat, Banua makin maju sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah,” pungkasnya.(azka)
Editor : Akhmad
