BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK di Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai bergulir.
Di tengah tingginya antusiasme masyarakat berburu kursi di sekolah yang dianggap favorit, DPRD Kalimantan Selatan justru menyoroti persoalan lain yang dinilai lebih mendesak, yakni masih minimnya akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (disabilitas).
Anggota DPRD Kalsel Fraksi PKS, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, mengimbau para orang tua agar tidak terjebak pada anggapan bahwa masa depan anak hanya ditentukan oleh sekolah berlabel favorit.
Menurutnya, seluruh sekolah negeri memiliki standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah. Keberhasilan siswa lebih ditentukan oleh kemauan belajar, dukungan keluarga, dan kualitas pembinaan guru.
“PPDB baru dimulai dan antusias masyarakat sangat tinggi. Kami mengajak orang tua untuk tidak terjebak pada anggapan bahwa hanya sekolah tertentu yang mampu mencetak siswa berprestasi. Kesuksesan anak tidak semata-mata ditentukan oleh nama sekolahnya, tetapi oleh kemauan belajar, dukungan orang tua, dan kualitas pembinaan guru,” ujarnya, Minggu (28/6/2026).
Habib Umar juga meminta pelaksanaan PPDB dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan agar seluruh calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama. DPRD, kata dia, akan terus mengawasi proses penerimaan siswa baru agar tidak muncul praktik yang bertentangan dengan aturan.
Baca Juga : Capaian PLN Perkuat Desa Inklusi, Dorong Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banjar
Baca Juga : Salurkan Bansos Disabilitas dan Lansia, Bupati Andi Rudi Latif Tekankan Layanan Kesehatan dan Pemberdayaan
Namun, perhatian terbesar justru ia tujukan kepada pendidikan bagi anak disabilitas. Berdasarkan aspirasi yang diterimanya dari para wali murid, masih banyak daerah di Kalimantan Selatan yang belum memiliki sekolah dengan layanan memadai bagi anak berkebutuhan khusus.
“Kalau bisa di setiap kabupaten memiliki sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Selama ini banyak keluhan dari wali murid karena jumlah sekolahnya masih minim sehingga jarak yang harus ditempuh untuk mengantar anak sangat jauh,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ramah disabilitas, mulai dari pembangunan jalur khusus bagi pengguna kursi roda, jalur pemandu bagi penyandang tunanetra, hingga penyediaan buku-buku Braille dan fasilitas pendukung lainnya.
Tak hanya soal pendidikan, Habib Umar berharap pemerintah daerah membangun kerja sama dengan dunia usaha agar lulusan penyandang disabilitas memiliki peluang kerja sesuai kemampuan yang dimiliki.
“Setelah mereka menyelesaikan pendidikan, diharapkan ada kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan agar mereka juga mendapatkan kesempatan bekerja sesuai kemampuan. Pendidikan harus menjadi jalan menuju kemandirian, termasuk bagi anak-anak disabilitas,” tegasnya. (azka)
Editor : Akhmad
