BANJARMASIN, klikkalsel.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa membawa delapan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Ketua Badan HMI Kalimantan Selatan, Abdi Aswadi mengatakan, kedatangan mereka bertujuan menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai sedang menjadi keresahan masyarakat.
Salah satu isu yang disoroti adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax. Menurutnya, kebijakan tersebut tetap berdampak luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Kenaikan BBM non-subsidi pada akhirnya akan berdampak ke masyarakat bawah. Ketika harga BBM naik, biaya distribusi dan produksi juga meningkat sehingga harga barang ikut terdorong naik,” ujarnya.
Abdi menilai kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memicu antrean panjang dan risiko kelangkaan apabila tidak diimbangi dengan penambahan kuota.
Selain BBM, HMI juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah. Mereka menilai kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk rendahnya kepercayaan investor akibat ketidakpastian hukum dan iklim investasi.
“Investor membutuhkan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Ketika hal itu tidak terpenuhi, tentu akan memengaruhi kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia,” katanya.
Dalam aksi tersebut, pihaknya juga mengkritisi kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai masih bergantung pada utang negara.
Baca Juga : HMI Kalsel Gelar Aksi Lanjutan di DPRD
Baca Juga : Tanggapi Tuntutan Demo Mahasiswa, Supian HK : Kami Siap Jadi Jembatan Aspirasi
Menurut mereka, langkah efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah perlu dibarengi dengan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. HMI mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan audit secara terbuka, transparan, serta akuntabel terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Kami meminta audit menyeluruh terhadap Program MBG agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan tidak menjadi ruang terjadinya penyimpangan,” ujar Abdi.
Mereka juga menyoroti Undang-Undang Polri yang menurutnya perlu dievaluasi agar tetap menjunjung prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi sipil.
Dalam kesempatan itu, HMI berharap Ketua DPRD Kalimantan Selatan dapat mengawal aspirasi yang disampaikan. Mereka juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Kalimantan Selatan, meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM untuk mencegah praktik penimbunan maupun mafia BBM.
Abdi mengatakan pihaknya menginginkan adanya komitmen bersama dan pengawalan berkelanjutan terhadap tuntutan yang telah disampaikan.
“Kami ingin ada tindak lanjut dan pengawalan secara berkala agar aspirasi ini benar-benar sampai kepada pihak yang berwenang dan dapat ditindaklanjuti,” katanya.
Adapun delapan tuntutan yang dibawa HMI Kalimantan Selatan meliputi evaluasi kebijakan BBM, pengawasan distribusi BBM, penguatan nilai tukar rupiah, evaluasi UU Polri, strategi fiskal jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan utang, evaluasi kebijakan perpajakan khususnya PPh Pasal 22, audit Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan pemerintah yang lebih terukur agar tidak menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi dari HMI Kalimantan Selatan masih berdiskusi dengan anggota DPRD Kalimantan Selatan.(airlangga)
Editor: Amran
