BANJARMASIN, klikkalsel.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, usai peringatan Hari Pendidikan Nasional.Selasa (12/5/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan pendidikan di Banua, mulai dari kesejahteraan tenaga pengajar, kekurangan guru di daerah pelosok, hingga pemerataan fasilitas pendidikan yang dinilai masih belum maksimal.
Para mahasiswa menilai sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas negara masih menyisakan banyak ketimpangan, terutama bagi tenaga pendidik di daerah terpencil yang dinilai belum mendapatkan kesejahteraan layak.
“Kita semua lahir dari pendidikan dan amanat konstitusi, oleh karena itu kita sangat ingin menyuarakan beragam persoalan di Kalsel,” ujar salah satu koordinator aksi di hadapan massa demonstrasi.
Aksi mahasiswa tersebut kemudian diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah. Dalam audiensi, DPRD Kalsel menyatakan menerima seluruh aspirasi mahasiswa terkait persoalan pendidikan di Kalsel.
Gusti Iskandar mengatakan, pemerintah provinsi selama ini tetap berkomitmen memenuhi mandatory spending atau alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sebagaimana amanat undang-undang.
“Di Kalsel, khususnya di pemerintah provinsi, mandatory spending pendidikan 20 persen itu selalu terpenuhi,” katanya.
Ia menjelaskan, peningkatan honor guru juga terus dilakukan dan telah disesuaikan dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, pemerintah provinsi secara bertahap terus melengkapi fasilitas pendidikan sesuai standar pelayanan minimum.
Baca Juga : Sempat Saling Dorong, BEM Se-Kalsel Kecewa Tak Ditemui Ketua DPRD
Baca Juga : BEM Se-Kalsel Demo di DPRD, Soroti Transparansi Anggaran Pendidikan dan Nasib Guru Honorer
Menurutnya, beban tanggung jawab pemerintah provinsi dalam sektor pendidikan cukup besar karena membawahi ratusan sekolah tingkat SMA, SMK hingga SLB di seluruh Kalsel.
“Jumlah SMA dan SMK di Kalimantan Selatan cukup besar. Ada sekitar 215 sekolah, terdiri dari SMA, SMK sebanyak 128, dan SLB 26. Jadi tanggung jawab provinsi itu memang besar dan sejauh ini sudah berjalan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah provinsi tidak bisa mengintervensi persoalan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun kota.
Dalam kesempatan itu, DPRD Kalsel juga mengungkapkan bahwa Kalimantan Selatan masih mengalami kekurangan lebih dari 300 tenaga pendidik. Karena itu, pemerintah daerah saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan BKN guna meminta tambahan formasi guru.
“Kalsel saat ini masih kekurangan lebih dari 300 tenaga pendidik. Karena itu pemerintah daerah sedang menghadap Kementerian Pendidikan dan juga BKN untuk meminta tambahan formasi guru,” ujarnya.
Menanggapi keresahan mahasiswa terkait surat edaran Menteri tahun 2026 yang disebut berdampak terhadap guru honorer, Gusti memastikan tidak ada kebijakan pemecatan guru honorer di Kalimantan Selatan.
“Tidak ada untuk pemecatan guru honorer. Itu hanya penataan pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa, namun berharap demonstrasi tetap berjalan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. “Kami menghargai aspirasi mahasiswa, tetapi tentu harus tetap menjaga ketertiban dan keamanan bersama,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
