BANJARBARU, klikkalsel.com – Puluhan sopir truk menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (13/5/2026). Mereka membawa puluhan truk sebagai bentuk protes atas kelangkaan BBM subsidi yang dinilai semakin menyulitkan para sopir dan masyarakat.
Dalam aksinya, massa mendesak Pemprov Kalsel segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis distribusi BBM subsidi, khususnya Biosolar.
Para demonstran meminta Gubernur Kalsel menyatakan status darurat BBM sekaligus bertanggungjawab membenahi lemahnya pengawasan distribusi BBM subsidi demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
Selain itu, mereka juga mendesak Pertamina menambah kuota BBM subsidi jenis Biosolar untuk wilayah Kalimantan Selatan.
Tak hanya kepada pemerintah daerah, tuntutan juga diarahkan kepada aparat penegak hukum. Massa meminta Kapolda Kalsel membentuk Satuan Tugas Khusus Anti Mafia BBM untuk menindak pelaku penimbunan, pelansir, hingga penjualan BBM subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET).
Mereka juga meminta aparat mengusut dugaan distribusi BBM subsidi dari Kalsel ke wilayah Kalteng dan Kaltim.
Dalam orasinya, massa turut mendesak penindakan terhadap oknum aparat yang diduga menjadi beking mafia BBM subsidi, serta meminta penutupan SPBU yang terbukti bermain dengan pelansir dan mafia BBM.
Baca Juga : BEM Se-Kalsel Demo di DPRD, Soroti Transparansi Anggaran Pendidikan dan Nasib Guru Honorer
Baca Juga : Tolak Instruksi Menhub, Ratusan Angkutan Sungai Demo KSOP Banjarmasin
Selain itu, demonstran meminta Pertamina Patra Niaga membuka data distribusi BBM subsidi secara transparan kepada publik.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekdaprov Kalslel, Muhammad Syarifuddin, mengatakan pemerintah bersama unsur terkait telah sepakat membentuk langkah penanganan untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM.
“Surat pakat dari Polda sudah sepakat, dari Danrem sudah sepakat, dan lain-lain juga sudah sepakat. Ke depannya kita akan melakukan langkah-langkah secepatnya,” ujarnya kepada wartawan.
Syarifuddin menyebut satgas yang akan dibentuk melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan hingga SKPD terkait di lingkup Pemprov Kalsel.
“Semua instansi terkait akan dilibatkan, dari aparat TNI, Polri, Kejaksaan, kemudian juga SKPD terkait,” katanya.
Saat disinggung soal kritik massa terhadap kinerja satgas sebelumnya yang dinilai tidak efektif, Syarifuddin menegaskan pemerintah akan segera mengambil langkah antisipasi terhadap kelangkaan BBM.
“Yang jelas ini secepatnya kita melakukan langkah-langkah antisipasi kelangkaan,” pungkasnya. (rizqan)
Editor: Abadi
