BANJARMASIN, klikkalsel.com — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Gusti Iskandar, berharap pelaksanaan pendidikan di Banua pada 2027 dapat berjalan lebih maksimal.
Harapan tersebut disampaikannya menyusul masih ditemukannya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di daerah.
Menurut Gusti Iskandar, hingga saat ini implementasi pendidikan wajib 9 tahun yang mencakup jenjang SD hingga SMP belum berjalan optimal. Ia menilai masih tingginya angka putus sekolah menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani pemerintah.
“Pendidikan dasar sembilan tahun seharusnya sudah benar-benar tuntas dijalankan. Namun kenyataannya masih banyak anak yang belum bisa menyelesaikan pendidikan sampai SMP karena berbagai faktor,” ujarnya, kepada klikkalsel.com, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, faktor ekonomi keluarga masih menjadi penyebab dominan anak putus sekolah. Selain itu, persoalan sosial budaya, minimnya kesadaran pendidikan, hingga keterbatasan sarana dan prasarana di sejumlah daerah juga ikut memengaruhi rendahnya keberlanjutan pendidikan dasar.
Gusti Iskandar juga menyoroti efektivitas waktu belajar di sekolah yang dinilai belum memenuhi standar ideal. Di sejumlah wilayah, proses belajar mengajar belum berjalan maksimal akibat keterbatasan tenaga pengajar serta fasilitas pendidikan yang belum memadai.
Baca Juga : Pansus Tatib DPRD Kalsel Studi Komparasi ke DPRD DKI
Baca Juga : DPRD Kalsel Gelar Paripurna LKPj, IPM Meningkat dan Pengangguran Turun
“Di lapangan masih ditemukan sekolah dengan keterbatasan guru, fasilitas belajar yang minim, hingga akses pendidikan yang sulit dijangkau masyarakat. Kondisi ini tentu memengaruhi kualitas pendidikan,” katanya.
Gusti Iskandar menambahkan, kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Terutama di daerah dengan kondisi geografis sulit, anak-anak kerap mengalami hambatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP karena keterbatasan daya tampung sekolah maupun jarak tempuh yang jauh.
Berdasarkan data nasional Kementerian Pendidikan, angka partisipasi sekolah jenjang SMP memang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun angka anak tidak sekolah usia 13–15 tahun masih cukup tinggi di sejumlah daerah. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan faktor ekonomi masih menjadi alasan utama anak berhenti sekolah di Indonesia.
Komisi IV DPRD Kalsel, lanjutnya, mendorong pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota untuk memperkuat pemerataan fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
“Kita berharap pada 2027 pendidikan di Kalimantan Selatan benar-benar lebih baik, lebih merata, dan tidak ada lagi anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan dasar,” tegasnya. (azka)
Editor : Akhmad
