BANJARMASIN, klikkalsel.com – Isu ketahanan pangan yang kian strategis justru berbanding terbalik dengan kondisi anggaran di daerah. Di Kalimantan Selatan (Kalsel) sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani sektor pangan malah mengalami penurunan anggaran pada 2026, hingga memunculkan kekhawatiran terhadap kesiapan daerah menjaga stabilitas pasokan pangan.
Anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PKS, Firman Yusi, menilai kondisi ini sebagai paradoks yang harus segera dibenahi dalam penyusunan APBD 2027.
Ia mendorong adanya realokasi belanja infrastruktur agar lebih berpihak pada penguatan sektor ketahanan pangan.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalsel yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Rabu (25/3/2026).
“Kita melihat ada paradoks. Ketahanan pangan menjadi isu strategis, tetapi OPD yang menjalankan justru mengalami pemotongan anggaran,” ujarnya.
Firman menjelaskan, selama ini alokasi mandatory spending infrastruktur cenderung terpusat pada sektor pekerjaan umum. Padahal, menurutnya, definisi infrastruktur seharusnya tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan.
Ia menekankan, infrastruktur ketahanan pangan juga sangat krusial, mencakup irigasi, lumbung pangan, hingga sarana distribusi hasil pertanian dan perikanan.
“Infrastruktur ketahanan pangan juga penting, seperti irigasi, lumbung pangan, hingga sarana distribusi. Ini seharusnya bisa masuk dalam skema belanja infrastruktur,” jelasnya.
Dengan porsi mandatory spending infrastruktur yang mencapai sekitar 40 persen dari APBD, Firman menilai sebagian anggaran tersebut layak dialokasikan ke dinas yang menangani pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, serta kelautan dan perikanan.
Menurutnya, langkah ini penting agar program ketahanan pangan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar berjalan efektif di lapangan melalui OPD yang memahami kebutuhan teknis secara langsung.
Firman pun berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat melakukan pemetaan ulang terhadap skema belanja dalam penyusunan APBD 2027 agar distribusi anggaran lebih proporsional.
“Jangan sampai ketahanan pangan hanya jadi slogan. Harus didukung anggaran yang memadai dan tepat sasaran,” tegasnya.(azka)
Editor : Akhmad
