Walau Dilarang, Baleho Pajang Iklan Rokok Merajalela di Banjarmasin

Maraknya baleho rokok terpampang dibeberapa ruas jalan diKota Banjarmasin, seolah mengisyaratkan Pemerintah Kota dibuat tak berdaya dalam penertiban aturan larangan iklan rokok. (Foti : Fachrul/Klikkalsel)

BANJARMASIN, klikkalsel – Iklan rokok kian merajalela di Banjarmasin. Namun, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin seperti tidak berdaya melakukan penindakan terhadap para pengusaha yang terang-terangan melanggar aturan larangan iklan rokok di baleho.

Iklan rokok yang terpampang di papan reklame atau baleho itu, padahal persis berada di beberapa ruas jalan di Kota Banjarmasin.

Bahkan, berukuran super jumbo layaknya televisi raksasa yang membius masyarakat yang melintas di Jalan tersebut.

Aturan tentang iklan rokok itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan telah sangat lama dikeluarkan.

Ditambah lagi dengan Peraturan Walikota (Perwali) Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016, yang sudah sangat jelas melarang iklan rokok dipajang di sepanjang jalan protokol dan kawasan pendidikan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin Subhan Nur Yaumil mengatakan, selama ini sudah tidak pernah lagi menarik pajak dari iklan rokok. Sebab menurutnya peraturan dari pemerintah sudah jelas untuk melarang iklan tersebut.

“Kita sudah tidak lagi menarik pajak dari iklan atau reklame rokok, tapi kalau masalah izin itu saya tidak tau, itu di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) kalau masalah izin,” ucapnya

Sementara itu, ketika di Konfirmasi Kepala Dinas PMPTSP Banjarmasin H Muryanta, membantah, pihak Pemko tak berbuat apa-apa selama ini. Karena, pihaknya selalu memberikan peringatan kepada para pengusaha dan pengelola advertising untuk tidak mengerjasamakan reklame dengan iklan rokok.

“Setiap memperpanjang izin kami selalu memperingatkan untuk tidak memasang iklan rokok. Ini salah satu upaya kami,” ujar Muryanta, Selasa (5/3/2019).

Muryanta mengakui, soal pengawasan dan penindakan memang tergolong lemah. Sebab, sekarang tak ada lagi menyusul berubahnya susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di Pemko.

“SOTK yang dulu ada di Bagian PJU dan Reklame sekarang tidak ada lagi. Ini yang menjadi rancu,” tuturnya.

Dengan banyaknya pelanggaran tersebut, dia mengharapkan adanya pembentukan tim khusus di bidang pengawasan serta penindakan terkait reklame yang melanggar aturan.

“Karus membentuk tim antara dinas terkait, perizinan, Satpol PP, dan dinas yang mengurus PAD. Kalau tak berizin atau melanggar aturan langsung ditebang, seperti di Bogor,” pungkasnya. (fachrul)

Editor : Farid