BANJARMASIN, klikkalsel – Pembangunan Rumah Sakit (RS) Sultan Suriansyah mulai digenjot dan menjadi prioritas di 2019. Namun, biaya yang dianggarkan untuk penyelesaiannya terkesan setengah hati.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin H Suprayogi mengungkapkan, saat rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bamjarmasin terlihat di KUA/PPAS 2019 diusulkan Rp47 miliar untuk kelanjutan pembangunan RS milik Pemko Banjarmasin tersebut.
Ia menilai, usulan anggaran yang dimasukan TAPD itu seakan-akan prioritas, padahal RS adalah kebutuhan utama pelayanan dasar masyarakat dalam kesehatan.
“Pembangunan RS prioritas, karena kebutuhan dasar dan vital. Tapi TAPD meanggarkan biaya tidak disesuaikan atau jauh dari total yang diperlukan,” ujarnya, di ruang kerjanya, Rabu (15/8/2018).
Hanya untuk fisik RS, total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp116 miliar. Jika ditambah alat kesehatan (Alkes) dan penunjang lainnya mendekati Rp200 miliar
“Tambahan sekitar Rp80 miliar sama Alkes. Peralatan kamar operasi sekitar Rp60 miliar, juga untuk insenerator untuk limbah B3, serta fasilitas K3,” kata Pak Yogi.
Sementara, anggaran yang diusulkam TAPD seakan-akan bukan prioritas. Ia menilai, dengan anggaran dari TAPD itu, fisik RS tidak mungkin selesai di 2019 bahkan pada 2020.
Dikhawatirkan, pembangunan RS itu kembali mandeg. Dan akan menambah beban biaya perawatan. “Lihat sekarang, karena pembangunannya stop, bangunan yang ada sudah terlihat rusak. Bangunan kalau tidak didiami, mau sekuat apapun bakal tetap rusak,” ketusnya.
Ketua DPC PDIP Banjarmasin ini membaca TAPD setengah hati untuk menyelesaikan RS dan terkesan menghambat program walikota. “Seharusnya kalau mau prioritas RS, anggaran yang disusun juga yang real. Idealnya, anggaran untuk RS di 2019 tak jauh Rp116 miliar, atau sebesar Rp80 miliar. Lalu sisanya di 2020,” jelasnya.
Dengan begitu, pembangunan RS cepat diselesaikan. Sehingga akhir 2019 atau awal 2020 RS Sultan Suriansyah sudah bisa beroperasi. (*)
