TANJUNG, Klikkalsel.com – Pemerintah Kabupaten Tabalong raih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021 Senin (18/10/2021).
Pengharagaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah kepada Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani di Aula Tanjung Puri Lantai II Kantor Sekretariat Daerah Tabalong.
Diketahui, Piagam WTP dan plakat dari Kementerian Keuangan Pusat ini sudah 7 tahun berturut-turut diraih Pemkab Tabalong.
Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani menyampaikan ucapan selamat datang rombongan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan Provinsi Kalimantan Selatan di Bumi Sarabakawa.
“Insya Allah atas kehadiran bapak, selain untuk mempererat silaturahim, yang penting juga akan menjadikan motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik lagi,” katanya.
Lanjutnya, momentum tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya KPPN Tanjung.
“Selain kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini, kami juga membutuhkan agar selalu diingatkan dan itu sudah dilakukan dan mohon terus dilakukan,” harap Bupati Anang.
Baca Juga : Kemenag Tabalong Ikuti ketentuan Pemerintah Arab Saudi dan Kemenag RI
Baca Juga : Hujan Deras Mengguyur, Beberapa Wilayah di Barabai Tergenang Air
Bupati H Anang Syakhfiani juga menyampaikan, Covid-19 sudah mulai landai di Tabalong, beserta kegiatan ekonomi juga semakin menggeliat.
“Inilah yang sedang kami lakukan untuk membawa daerah lebih mandiri,” sebutnya.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah mengatakan bahwa pihaknya sudah 3 tahun terakhir diberi tugas sebagai Regional Kik Ekonomis di daerah.
Kemudian menangkap kebijakan daerah yang akan dijadikan kebijakan di pusat, agar dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan di daerah.
“Tabalong sungguh luar biasa dalam kondisi pandemi yang serba sulit, tapi mampu tetap menjaga akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan, sehingga tetap masih bisa mempertahankan opini WTP,” katanya.
Terkait mendapatkan alokasi dana desa, persyaratannya harus memperoleh opini WTP, dikarenakan tanpa WTP tidak akan dapat dana desa, tapi berapa besarannya itu ada 24 perhitungan yang menjadi penentu.
“Seperti tingkat kesejahteraan, IPM kemudian pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal semua dijadikan ukuran,” jelasnya.
Diketahui, Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman memperkuat sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemkab Tabalong yang selama ini dinilai sudah bagus perlu ditingkatkan, diperkuat dan diperlebar. (Dilah)
Editor: Abadi
