BANJARMASIN, klikkalsel.com – Setelah sempat dua kali terjadi momen aksi saling dorong massa aksi dari sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Banjarmasin dengan petugas kepolisian saat memaksa maju ke depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (20/9/2021), akhirnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin bersedia menemui massa.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Machli Riyadi saat menemui massa membantah semua tuduhan dari HMI Kalsel yang mengatakan dirinya telah menolak audiensi dari HMI Cabang Banjarmasin pada 30 Agustus 2021 lalu.
Ia juga tidak membenarkan jika puskesmas hanya memvaksin 40 orang, karena Kota Banjarmasin memiliki 26 puskesmas dan setiap 1 puskesmas ditargetkan minimal 100 orang di vaksin dalam sehari.
“Jadi dalam sehari bisa memvaksin 2.600 orang, itu khusus Puskesmas,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) telah menetapkan yang berwenang untuk melaksanakan vaksinasi tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga TNI dan Polri.
“Itu kebijakan pusat,” tegasnya.
Baca juga: Nilai Vaksinasi Lambat, HMI Banjarmasin Datangi Rumah Banjar
Baca juga: Tak Sabar Menunggu Ketua Dewan, Pendemo Terlibat Aksi Dorong Dengan Polisi
Lebih lanjut, terkait jumlah vaksinasi di Banjarmasin, kata Machli pihaknya sudah mencapai 43,60 persen, namun secara keseluruhan sudah lebih dari pada itu.
Sementara jumlah vaksinasi terhadap pelayan publik yang telah divaksin pihaknya memiliki target 60.691 dan sampai saat ini pencapaiannya sudah melebihi yaitu 97.241 atau 161,22 persen.
“Terkait anggaran bukan pihak Dinas Kesehatan yang menjawab melainkan Badan Keuangan Daerah,” jelasnya.
“Tugas Dinas Kesehatan hanyalah 3T, Tracking, Tracing dan Treatmen, serta mengobati orang sakit,” sambungnya.
Kemudian, adanya isu pembelian alat kesehatan yang dilontarkan massa bahwa terdapat cashback 20 persen, ia membantahnya dengan tegas, bahwa isu tersebut tidak benar adanya.
Di samping itu, saat disinggung oleh massa aksi soal audiensi pada 30 Agustus lalu, Machli mengelak dan beralasan soal kesibukannya.
Sebelumnya, Ketua HMI Cabang Banjarmasin, Nurdin Ardalepa mengatakan, aksi kali ini dalam rangka mempertanyakan kejelasan dari pemerintah dalam hal ini Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H Supian HK dan Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi mengenai lambatnya pemerataan vaksinasi di Kota Banjarmasin dan kemana anggaran covid 19 yang disebut-sebut senilai Rp 10 milyar.
Adapun tuntutan tersebut berdasarkan beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh HMI Banjarmasin dalam pelaksanaan vaksin, yaitu pertama masyarakat merasa terbatasi dengan adanya Puskesmas yang memprioritaskan domisili, adanya isu tentang ketakutan masyarakat terhadap vaksin yang beredar, dan menurut mereka antusiasme masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi tidak diiringi dengan ketersediaan vaksin di lapangan.
Berdasarkan kajian tersebut, Nurdin Ardalepa menilai bahwa dalam pelaksanaannya ada disinformasi dan program vaksinasi yang lambat.
“Padahal dosis yang ada di Kota Banjarmasin bisa dikatakan cukup banyak karena lebih dari 10 ribu dosis yang belum digunakan, sedangkan masyarakat umum yang telah divaksinasi tidak sampai 10 persen,” cecarnya.
“Selain itu, ditemui di lapangan ada beberapa masyarakat yang ditolak karena perbedaan wilayah Kartu Tanda Penduduk, itu termasuk sangat memprihatinkan karena termasuk dalam menghambat proses peningkatan herd immunity di Kalimantan Selatan dan isu-isu yang beredar di masyarakat perlu di
jawab segera agar tidak menciptakan ketakutan masyarakat dalam bervaksin,” lanjutnya.
Adapun tuntutan HMI Cabang Banjarmasin kali ini antara lain:
1. Menuntut Pemerintah beserta pemangku kebijakan untuk memperjelas perihal
informasi program vaksinasi serta mempercepat penyebarannya.
2. Menuntut transparansi Anggaran Covid-19 di Kalimantan Selatan agar diketahui oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.
3. Memperjelas pengaturan PPKM yang jelas berupa posko penyekatan, jam malam, pemadaman lampu jalan.
4. Melibatkan elemen Mahasiswa dalam program vaksinasi secara massif dalam hal ini Himpunan Mahasiswa Islam.
5. Memberikan Bantuan Sosial secara konsisten dan dengan nilai yang sesuai bagi
masyarakat yang terdampak Covid-19 dan kebijakan PPKM di Kalimantan Selatan.
6. Membuka dan mengawasi secara serius perihal Isolasi Terpusat Covid-19 di
Kab/Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kotabaru.
7. Kejelasan kapan berakhirnya pelaksanaan PPKM di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kota Baru.
“Apabila Bapak Supian HK mengindahkan tuntutan HMI Cabang Banjarmasin, maka harus turun dari jabatan Ketua DPRD Kalsel karena dinilai telah gagal dalam penangan Covid-19,” tegas Nurdin.
Ia juga mengatakan terkait isu cashback pengadaan alat kesehatan yang dibantah Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin. pihaknya akan mengkaji dan mencari bukti tentang isu tersebut. Pasalnya HMI akan memperkarakan soal tersebut jika ditemukan bukti-buktinya.
“Jika kami menemukan bukti konkrit tersebut, salah satunya Rp 10 miliar itu akan jadi blunder untuk Machli, karena ia sudah mengatakan itu tidak benar,” tuturnya
Setelah bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi pedemo masih melakukan aksinya dan sekarang telah dipersilahkan memasuki Rumah Banjar untuk beraudiensi dengan Ketua DPRD Kalsel.(airlangga)
Editor: Abadi
