BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kota Banjarmasin yang memiliki predikat kota layak anak, bahkan baru-baru ini meningkat menjadi kategori Nindya, rupanya masih memiliki angka kekerasa terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi.
Baru-baru ini kasus Rudapaksa yang menimpa dua anak remaja berinisial D (22) dan H (15) yang dilakukan oleh ayah kandungnya AI (58) cukup menyita perhatian.
Sang ayah kandung tega melalukan tindakan pemerkosaan terhadap dua anaknya sejak 2015 hingga April 2023 ini.
Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Banjarmasin pun angkat bicara.
Disampaikan PLT Kepala DP3A Banjarmasin, Helfianoor, bahwa ia turut prihatin dengan kejadian itu. Pihaknya pun telah melakukan pendampingan terhadap dua korban tersebut.
Baca Juga Perempuan Lebih Rentan Menjadi Korban Kekerasan Seksual
Baca Juga Angka Kekerasan Anak dan Perempuan di Kalsel Tiap Tahun Meningkat
“Kami lakukan pendampingan tim Satgas pencegahan kekerasan anak dan perempuan,” ujarnya, Sabtu (20/5/2023), saat di konfirmasi klikkalsel.com
“Mereka sudah aktif pendampingan mulai dari psikologis dan penyembuhan. Kemudian sekarang terkait dengan proses penyidikan oleh Polresta Banjarmasin,” sambungnya.
Kedua kakak beradik yang menjadi korban kekerasan seksual oleh orang tuanya tersebut, untuk saat ini telah ditempatkan di rumah keluarganya untuk sementara waktu.
“Kondisinya masih dalam pendampingan tim ahli dan tim hukum di kepolisian,” jelasnya.
Selain kekerasan seksual yang menimpa D dan H itu, Helfi juga mengungkapkan bahwa dari data yang terhimpun oleh pihaknya, pada tahun 2023 ini sudah ada sebanyak 19 kasus kekerasan anak dam 14 kasus untuk perempuan.
“Sampai bulan ini memang sudah ada 33 kasus ditemukan, termasuk tambahan 2 kakak beradik yang sedak dilakukan oleh tim satgas dan tim penyidik. Kalau trennya memang ada peningkatan,” tuturnya.
Adapun upaya pencegaha dari DP3A Banjarmasin kata dia, untuk menekan angka kekerasan itu, yakni seperti mendorong masyarakat agar ikut serta konsen melaporkan jika adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kemudian kami ada MoU dengan Dinas Pendidikan dan DPPKBPM terkait dengan sekolah siaga kependudukan. Disana kita berikan pemahaman kepada pelajar apa saja jenis kekerasan kepada anak dan perempuan,” pungkasnya.(fachrul)
Editor : Amran
