Status SMAN Banua Berubah

BANJARMASIN, klikkalsel -Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah yang dikuatkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD (UPTD) berimbas pada perubahan status SMAN Banua Billingual Boarding School.

Padahal sebelumnya, sekolah berasrama milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel itu berstatus UPTD di bawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel, kini menjadi satuan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdkbud) Kalsel, Muhammad Yusuf Effendi. (foto : elo syarif/klikkalsel)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kalsel, Muhammad Yusuf Effendi menyakini aturan tentang penghapusan UPTD tidak akan berdampak banyak pada kegiatan belajar di SMAN Banua.

“Selain perubahan status, jabatan kepala sekolah tidak lagi dipegang pejabat eselon 3A, namun eselon 3B. Ini konsekuensi dari implementasi aturan payung hukum tersebut,” ujar Yusuf, Kamis (1/2/2018).

Meskipun terjadi perubahan status, namun anggaran yang dialokasikan kepada sekolah berasrama tersebut tidak akan berkurang.

Hal ini juga sebagai upaya untuk mendukung jalannya pendidikan di Kalsel melalui sekolah yang mendidik bibit-bibit unggul di seluruh kabupaten/kota.

Untuk itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setdaprov Kalsel terkait penataan sekolah, khususnya tatanan organisasi yang selama ini sudah diterapkan.

Lebih lanjut Yusuf mengemukakan, penerapan peraturan baru itu berlaku resmi sejak 2 Januari 2017,  yang juga ditandai dengan pelantikan sejumlah pejabat di instansi lainnya di Pemprov Kalsel.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidie Fauzy berharap perubahan aturan untuk UPTD tidak berimbas pada penghentian kegiatan di SMAN Banua. Mengingat besarnya kontribusi sekolah tersebut dalam dunia pendidikan di provinsi ini.

SMAN Banua, ujarnya, berhasi mencetak lulusan yang berprestasi dan melanjutkan pendidikan ke instansi kedinasan, seperti Akademi Militer, Akademi Kepolisian maupun Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

“Hal ini menjadi indikator perkembangan tingkat pendidikan di Kalsel mampu bersaing dengan lulusan SMA lainnya daerah lain di Indonesia,” pungkasnya.(elo syarif)

Editor : Amran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.