BANJARMASIN, klikkalsel.com – Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan (Ditlantas Polda Kalsel) bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banjarmasin terus menggenjot sosialisasi kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL).
Hal itu terlihat dengan dilakukannya sosialisasi dan diskusi bersama yang dihadiri oleh Jasa Raharja Kalsel, Organda Kalsel dan puluhan sopir truk, Jumat (4/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut terungkap sejumlah hal, salah satunya kesulitan yang dihadapi sopir dalam menghindari adanya pelanggaran over loading.
Seperti yang diungkapkan Ikhwan, sopir trailer di kawasan Pelabuhan Trisakti. Dihadapan Dirlantas Polda Kalsel Kombes Pol Fahri Siregar ia mengungkapkan dilematika yang dihadapi para sopir.
Ia menjelaskan para sopir hanya menerima angkutan kontainer tanpa bisa mengatur berat barang yang diangkut.
“Kami para sopir hanya menerima job untuk mengangkut tanpa mengetahui berat. Seandainya tahu pun kami tidak memiliki wewenang untuk membuka segel kontainer guna mengurangi beban angkutan,” ungkapnya.
Baca Juga Truk Odol Bebas Berkeliaran, Regulasi di Banjarmasin Hanya Jadi Macan Kertas
Baca Juga Razia ODOL akan Digelar di Sepanjang Jalan Panglima Batur
Sehingga seharusnya, pihak kepolisian juga menghadirkan pihak perusahaan dałam setiap diskusi dan sosialiasi. Karena urusan berat muatan itu menjadi ranah dan kuasa para pelaku usaha atau pemilik barang.
Sebenarnya para sopir menyetujui terkait aturan ODOL ini, namun di lain sisi mereka tidak bisa menolak karena ini juga terkait pendapatan mereka.
“Seandainya kami tidak angkut, kami pulang tidak bawa uang. Dan kemungkinan juga akan diangkut oleh sopir lain,” timpal sopir trailer lainnya.
Sementara itu Dirlantas Polda Kalsel, Kombes Pol Fahri Siregar saat ditemui di sela kegiatan mengatakan, sosialiasi ini merupakan bentuk pemberian informasi terkait kebijakan Zero Over Dimension and Over Loading.
Dałam sosialiasi dan diskusi ini, kepolisian ujarnya telah menerima beberapa masukan yang konstruktif dari para sopir dan memberikan solusi yang terbaik bagi semua.
“Pada prinsipnya para sopir setuju untuk mendukung kebijakan ini. Karena sebenarnya ODOL ini memiliki potensi bahaya bagi para sopir itu sendiri,” ucapnya didampingi Kasat Lantas Kompol Edwin Widya Dirotsaha Putra.
Terkait permintaan sopir untuk menghadirkan pihak pengusaha, Dirlantas mengaku telah melakukan hal itu sebelumnya melalui FGD bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Dałam diskusi tersebut turut diundang sejumlah organisasi pengusaha, akademisi dan stakeholder terkait guna membahas permasalahan ini.
Dalam forum tersebut pihaknya juga mengaku mendapatkan beberapa masukan penting terkait pelaksanaan kebijakan ini.
Dirlantas pun menyebut, saat Rakor bersama Kementrian ia selalu Dirlantas Polda Kalsel sudah menyampaikan usulan untuk didirikan jembatan timbang di kawasan pelabuhan guna menghindari pelanggaran terkait adanya angkutan yang melebihi beban kapasitas.
“Sudah saya usulkan kepada Kakorlantas agar semua Ditlantas yang memiliki pelabuhan agar dibuatkan jembatan timbang. Hal itu juga sudah kami sampaikan kepada Kadishub,” ungkap Dirlantas.
Sementara itu Ketua DPD Organda Kalsel Edi Sucipto mengucapkan, terima kasih kepada Dirlantas Polda Kalsel yang bersedia datang memberikan sosialisasi.
“Kami Organda sepakat. Namun kami harap kebijakan itu tidak sampai merugikan anggota kami,” tegasnya.
Pihaknya pun telah berusaha berkomunikasi dengan pihak pelaku usaha agar menyesuaikan beban angkutan dengan aturan yang berlaku.
Karena ujarnya, pihak sopir tidak memiliki kuasa untuk membuka segel kontainer barang guna menyesuaikan beban angkutan.
“Maka kami berusaha berkomunikasi. Ini bagaimana? Kami buka segel pun susah. Tinggal mau aturannya yang dirubah atau beban angkutannya yang dirubah. Supaya ada sinkronisasinya,” tuturnya.
Ia pun mengapresiasi apa yang dilakukan Ditlantas Polda Kalsel yang memberikan solusi dan melakukan pedalaman sehingga diketahui permasalahan sebenarnya di lapangan. (David)
Editor: Abadi
