BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemko Banjarmasin melakukan rapat koordinasi dan evaluasi terhadap realisasi serapan anggaran triwulan kedua tahun anggaran 2023.
Dalam rapat evaluasi tersebut, masih terdapat sejumlah SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin yang serapannya masih sangat rendah.
Dari data yang disampaikan pada saat rapat evaluasi tersebut, masih terdapat 23 SKPD yang capaian keuangan masih dibawah target atau kurang dari 50 persen.
Enam terendah diantaranya, Bakesbangpol 13,59 persen, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) 24,93 persen, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 25,29 persen.
Lalu, Dinas Pendidikan (Disdik) 28,91 persen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 29,58 persen serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 35,56 persen.
Sedangkan untuk capaian fisik, ada 24 SKPD yang dibawah 50 persen. Atau masuk dalam kategori kurang.
Baca Juga Pertahankan Kategori Nindya KLA, Pemko Banjarmasin Terus Lakukan Pembenahan
Baca Juga Pemko Sarankan Penggalangan Dana Korban Kebakaran Kantongi Izin Resmi
Enam terendah diantaranya, DPMPTSP 25,28 persen, Bakesbangpol 25,49 persen, serta DKP3 27,87 persen, Disdik 29,96 persen, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) 32,80 persen serta Kecamatan Banjarmasin Tengah 42,69 persen.
Masih banyaknya SKPD yang serapannya masih rendah tersebut, Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina meminta kepada Asisten yang membidangi untuk segera melakukan rapat kembali.
“Kita ingin mengetahui apa masalahnya sehingga serapan masih rendah, bahkan sampai kurang sekali,” ujarnya, Kamis (27/7/2023).
Tentunya menurut Ibnu, harus diadakan evaluasi khusus terhadap enam SKPD yang serapannya masih dibawah 50 persen itu.
“Kita minta Asisten melakukan treatment khusus,” sambungnya.
Ibnu menyebut, ada beragam persoalan yang dihadapi SKPD. Misalnya di Bakesbangpol, yang menemui persoalan bantuan politik.
“Mereka pastikan kalau itu cair maka realisasinya akan melonjak. Misalnya juga kendala di Dinas Kesehatan, yang terkendala regulasi berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK),” jelasnya.
“Untuk sementara, SKPD yang serapan anggarannya rendah tidak kita beri izin melakukan perjalanan Dinas. Selesaikan dulu serapan anggarannya,” tambahnya.
Kendati demikian, menurutnya apabila menengok tahun-tahun sebelumnya, realisasi pada tahun 2023 ini terus meningkat naik secara signifikan yakni 29,06 persen untuk keuangan dan fisik 32,77 persen untuk di triwulan kedua ini.
“Secara keseluruhan tembus 54 persen. Artinya teman-teman di SKPD bekerja, tidak menunggu-menunggu hingga bertumpuk di akhir tahun,” ungkapnya.
Sementara enam SKPD yang capaian keuangannya tertinggi. Yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 127,45 persen, Bagian Kesra 120,02 persen dan Satpol PP 106,02 persen.
Lalu, Bagian Prokpim 104,48 persen, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) 103,76 persen serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 96,35 persen.
Kemudian enam terbaik capaian fisiknya antara lain, Bagian Kesra 163,21 persen, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 128,69 persen dan Bagian Ekosda 117,24 persen.
Lalu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 109,51 persen, Satpol PP 106,15 persen dan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) 104,64 persen.
“Sesuai Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 6 Tahun 2023 pada triwulan kedua target penyerapan anggaran 50 persen,” pungkasnya.(fachrul)
Editor : Amran
