SDN 5 Melayu Menyedihkan, Begini Kondisinya Ketika Dicek Dewan

Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasim H Faisal Hariyadi bersama Sekretaris Komisi IV Noorlatifah (pakai kerudung) saat meninjau lapangan kondisi SDN Melayu 5 Banjarmasin.
Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasim H Faisal Hariyadi bersama Sekretaris Komisi IV Noorlatifah (pakai kerudung) saat meninjau lapangan kondisi SDN Melayu 5 Banjarmasin.

BANJARMASIN, klikkalsel – Masih ada di pusat kota, ternyata gedung SD Negeri Melayu 5 Banjarmasin kurang tersentuh pembangunan.

Walau memiliki sembilan ruang kelas hanya tiga yang kondisinya masih layak, sisanya rusak dan kurang representatif. Karena bangunan kayu SD itu sudah lapuk dimakam waktu.

Halaman sekolah pun tidak begitu luas dan di salah sudutnya dihiasi septi tank (pembuangan tinja) milik warga. Sebab, halaman sekolah itu tepat berada di bagian belakang rumah pemukiman warga.

Kondisi SDN 5 Melayu banyak rusak, ketika peninjauan lapangan oleh Komisi IV DPRD Banjarmasin didampingi Disdik Banjarmasin.

Paling menyedihkan, kerusakan di kelas I, II dan III. Selasar dan tangga sekolah tampak reyot, jendela copot, plafon bolong dan atap sekolah bocor ditambah kursi dan meja belajar yang mulai hancur.

Kerusakan itu terekam ketika Komisi IV DPRD Banjarmasin didampingi Dinas Pendidikan Banjarmasin mengunjungi sekolah tersebut, Selasa (13/3/2018)

“Bukan hanya kelas, UKS dan toiletnya saja darurat,” timpal Kepala SDN Melayu 5, Wahdini Herawati menceritakan kondisi sekolahnya kepada anggota dewan.

Sementara Pemko Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan tidak bisa berbuat banyak. Apalagi melakukan renovasi gedung sekolah yang terletak di Jalan Veteran Gang Sempati RT 17 tersebut.

Alasannya, status lahan sekolah itu tidak jelas. Sehingga, dana pusat tidak bisa mengucur dan APBD murni tidak bisa dialokasikan.

“Sekolah sebenarnya sudah mengajukan permohonan bantuan. Namun, tertolak lantaran sekolah yang dibangun pada tahun 1954 itu belum tercatat dalam daftar aset pemko,” ujar Wahdini.

Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Banjarmasin, Nuryadi mengatakan, status lahan SD tersebut masih misterius.

Sebab, dulunya dimiliki sebuah yayasan dan infonya sudah dihibahkan. “Tapi siapa yang menghibahkan, tak pernah diketahui. Misterius. Sudah coba kami telusuri, tapi tak terlacak,” jelasnya.

Padahal syarat utama mendapat Bantuan dari pemerintah pusat, semisal DAK Pendidikan maupun APBD harus melampirkan dokumen status tanah.

Oleh karena itu ada upaya untuk mengajukan kejelasan status lahan kepada bagian aset Pemko.

Ia pun menyangkal, dengan jumlah murid yang sedikit atau hanya 98 orang menjadikan sekolah tersebut bukan prioritas.

Ketua Komisi IV Faisal Heriyadi mengaku tak habis pikir, masih bisa ditemukan sekolah dengan bangunan memprihatinkan. “Saat kami cek, bantuan terakhir yang mereka terima tahun 2007. Itu sudah lama sekali,” ujarnya.

Harusnya, kata dia, kejelasan status lahan tidak perlu saklak. Sehingga dana bantuan tidak bisa dikucurkan. “Okelah susah kalau membangun ulang kelas yang baru. Tapi dibantu rehab kan bisa,” tukasnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Banjarmasin Noorlatifah menambahkan, dokumen lahan semua sekolah harus diperjelas oleh Pemko. Sehingga tidak ada lagi ditemukan sekolah rusak, gara-gara status lahan tidak jelas sehingga tidak bisa dibantu anggaran perbaikan.

Paling penting, ingatnya, supaya kasus sengketa lahan sekolah oleh warga tidak terjadi. “Dengan kejelasan status lahan, bisa menghindari ada warga yang mencaplok dan aksi penyegelan sekolah,” tandasnya. (farid)

Editor : Amran

Tinggalkan Balasan