KOTABARU, klikkalsel.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ariadi Noor menutup rapat koordinasi (rakor) dalam memperkuat sinergitas dan harmonisasi perencaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (PPM).
Rakor yang digelar di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru dihadiri Asisten bidang Kesra dan Pembangunan, Kadis Kominfo Kabuypaten Kotabaru, Kamis (1/2/2024).
“Rakor pada hari ini tidak lain bagaimana kita bisa memadu serasikan program-program kegiatan pembangunan terutama peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan dan pelaksanaanya dikabupaten kotabaru serta bergiliran dikabupaten lainnya,” ungkap Ariadi Noor.
Selain itu kata dia, pertemuan ini bentuk silaturahmi yang lebih akrab lagi antar sesama insan BAPPEDA sehingga dengan kordinasi serta komunikasi bisa lebih terbuka dan lebih lancar.
“Dari hasil hari ini adalah terkait dengan kemiskinan extrim dan bagaimana kita menuntaskan stunting agar kegiatan yang lakukan ini benar dan harmonis antara provinsi dan kabupaten kota,” ujarnya.
Baca Juga Wabup Kotabaru Hadiri Rapat Umum Pemegang Saham Bank Kalsel
“Jadi kami ingin data-data pencapaian yang disebutkan tadi data faktual agar biasa melangkah lagi, lebih fokus agar pementasan kemiskinan, stunting bisa lebih berhasil serta lebih efektif,” tambah Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ariadi Noor.
Sementara dari hasil rakor yang disimpulkan disampaikan Angga Priyadi, Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia se Kalimantan Selatan Tahun 2024 memberikan kesimpulan sebagai berikut:
Penyelenggaraan fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan membutuhkan dukungan ketersedian sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Keterbatasan SDM acap kali menghambat penyelesaian permasalahan pembangunan yang menuntut selesai tepat waktu dan tepat sasaran.
Permalasalah klasikal tersebut masih menjadi permasalahan yang dirasakan hampir semua daerah, oleh karenanya permasalahan ini perlu disikapi secara serius melalui keterlibatan kita dalam penyusuan Analisa Jabatan (Anjab) dan mendorong badan kepegawaian, dan biro organisasi dalam pemenuhan SDM di lingkup Bappeda khususnya bidang PPM.
Setidaknya ada 13 tugas tambahan (adhoc) yang menjadi tanggung jawab bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk menunjang penyelesaian tugas tambahan tersebut diperlukan peningkatan koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui optimalisasi forum komunikasi bidang PPM se Kalimantan Selatan.
Menunjang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan data yang akurat. Penyediaan data melalui regsosek adalah langkah tepat yang sedang dilakukan. Namun, prosedur permintaan data yang rumit menghambat daerah dalam mendapat data tersebut. Sehingga, diperlukan rapat lebih lanjut dengan penyedia data (Bappenas) untuk mempercepat penerimaan data di daerah.
Dalam hal data regsosek masih belum didapatkan dan belum menjadi data sasaran penanggulangan kemskinan, maka diperlukan percepatan penyelesaiaan proses verifikasi dan validasi data P3KE untuk dijadikan sebagai sasaran maupun target dari program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD pemangku penanggulangan kemiskinan.(adv/restu)
Editor : Amran
