Pemko Dinilai Tak Serius Realisasikan Pokir Dewan Banjarmasin

Anggota DPRD Dapil Banjarmasin Barat Saut Nathan Samosir, Arupah Arif dan Rinda saat menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Barat.

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Warga Kelurahan Belitung Utara menggemukan beberapa aspirasi pada kegiatan reses anggota DPRD daerah pemilihan (Dapil) Banjarmasin Barat di Aula Kecamatan Banjarmasin Barat, Jumat (14/10/2022).

Di antaranya peningkatan kualitas jalan lingkungan, jalan titian, perbaikan drainase, hingga pembuatan gorong-gorong untuk mengatasi kemacetan.

Rupanya aspirasi yang disampaikan warga tersebut, sudah masuk dalam pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Banjarmasin dapil Banjarmasin Barat. Hanya saja, belum direalisasikan.

Baca Juga : Reses di Banjarmasin Timur, Anggota DPRD Kota Tampung Keluhan Masyarakat

Baca Juga : Rapat Prolegda 2023, DPRD Banjarmasin Sementara Usulkan Delapan Raperda

Atas dasar itu, Anggota DPRD Banjarmasin Saut Nathan Samosir menilai, Pemko Banjarmasin tidak serius dalam merealisasikan pokir dewan.

Sebab, pokir tersebut sudah dimasukkan dalam APBD. Tapi, pelaksanaannya banyak yang dianggarkan pada Perubahan APBD.

“Pada APBD 2022 ini, saya ada 18 pokir yang dimasukkan, tapi baru 3 yang direalisasikan. Sedangkan sisanya di Perubahan APBD. Nah sisa waktu dua bulan ini saya tidak yakin akan dikerjakan,” keluhnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mecontohkan, pokir miliknya yang belum direalisasikan adalah pengembangan objek wisata di Kuin.

“Dengan sisa waktu sekitar dua bulan ini, saya yakin tidak akan clear dan dilaksanakan,” ketusnya.

Dia pun tidak paham dengan pola pikir Pemko Banjarmasin yang tidak memprioritaskan pokir dewan pada APBD murni.

“Saya kurang mengerti, apakah ini sengaja atau tidak ? Tapi yang jelas sekitar 70 persen pokir dewan dimasukkan di angggaran perubahan bukan pada APBD murni,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Politisi PPP Arupah Arif juga menyebut dari sekian pokir miliknya hanya enam titik yang terlaksana di tahun ini.

Dia pun berharap, pada APBD 2023 nanti pokir dewan dimasukkan dalam anggaran murni, sehingga bisa segera direalisasikan.

“Sebab kalau tidak terlaksana, tentunya akan kembali dikeluhkan warga. Kalau sudah begitu. Ini akan memunculkan penilaian, kalau dewan tidak memperjuangkan aspirasi rakyat dan akan menghilangkan marwah dewan sebagai wakil rakyat,” ketusnya. (farid)

Editor : Amran