BANJARMASIN, klikkalsel.com – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan fokus pada penguatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.
Rapat yang digelar pada Senin (27/4/2026) tersebut dipimpin Ketua Pansus I, Ilham Noor, serta menghadirkan sejumlah mitra kerja dari lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD).
Dalam pembahasan, Pansus I tidak hanya menyoroti capaian kinerja tahun 2025, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana tindak lanjut rekomendasi pada tahun sebelumnya telah direalisasikan oleh masing-masing perangkat daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kalsel dari Fraksi PKS, Habib Hamid Bahasyim, menegaskan bahwa pembahasan LKPj harus berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pemenuhan administratif.
“Evaluasi LKPj ini harus menjadi instrumen perbaikan yang konkret. Kita ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Baca Juga : Habib Umar Soroti Ketimpangan Fasilitas Olahraga di Kalsel, DPRD Siap Turun Sidak
Baca Juga : Fraksi Partai Golkar DPRD Banjarmasin Berkomitmen Terus Menjaga Soliditas dan Kekompakan
Ia juga menekankan, pentingnya penguatan kualitas SDM aparatur sebagai kunci utama keberhasilan reformasi birokrasi di daerah.
“Peningkatan kapasitas aparatur tidak bisa ditunda. SDM yang profesional dan adaptif akan menentukan kualitas layanan pemerintah ke depan,” tambahnya.
Dalam sesi bersama Disdukcapil Kalsel, Pansus I menyoroti penguatan sistem satu data kependudukan serta rencana konsolidasi anggaran guna meningkatkan kualitas layanan administrasi. Sementara pada pembahasan dengan PMD, perhatian diarahkan pada optimalisasi program desa, termasuk pengembangan desa digital di Kabupaten Balangan.
Adapun bersama BPSDMD, Pansus I mendorong penguatan Learning Management System (LMS) serta peningkatan kualitas pelatihan aparatur guna menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.
Seluruh hasil pembahasan, masukan, serta evaluasi dari masing-masing dinas akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis Pansus I DPRD Kalsel, sebagai langkah konkret dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah serta pelayanan publik yang lebih optimal. (adv DPRD Kalsel).
Editor : Akhmad
