LKPJ Kepala Derah, Wakil Rakyat Minta Kenaikan Dana Bosda dan Insentif Guru Honor Kalsel

Penyerahan penyampaian rekomendasi LKPJ Kapala Daerah 2018, antara Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan dan pimpinan DPRD Kalsel. (foto : rizqon/klikkalsel)

BANJARMASIN, klikkalsel – Rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018, Senin (15/4/2019).

Diwarnai beragam rekomendasi wakil rakyat kepada Pemprov Kalsel, salah satu rekomendasi yang dikemukakan adalah terkait biaya operasional pendidikan.

Biaya yang digelontorkan pemerintah daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) pada sektor pendidikan dinilai masih kurang. Wakil rakyat memberi usul penambahan anggaran pada sejumlah kebutuhan.

Adapun, usulan yang perlu ditambahkan pembiayaannya yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Selain itu, wakil rakyat juga menyuarakan terkait insentif guru honorer, didesak untuk naik minimal sesuai upah minimum propinsi (UMP).

Usulan tersebut dari hasil inisiasi Komisi IV DPRD Kalsel atas beberapa pertimbangan dan serapan aspirasi. Sebab, dana Bosda yang dialokasikan pemprov masih jauh di bawah standar.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel H Lutfi Saifudin mengungkapkan, sesuai standar pelayanan minimal pendidikan setidaknya dalam Bosda disalurkan sebanyak Rp3 juta per tahun untuk SMA. Sedangkan untuk SMK minimal Rp3,5 juta.

Sementara itu menurut Lutfi, pemprov baru menyalurkan Rp500 ribu untuk Bosda. Harapannya, angka itu bisa ditinggikan minimal setengah dari nilai standar. “Oleh karena itu, ini wajib dipenuhi,” ujarnya.

Sedangkan pada penghasilan 7 ribu guru honor di SMA/SMK di Banua, per orang hanya mendapat Rp1,5 juta setiap bulan. diharapkan wakil rakyat ialah sesuai UMP, yakni sekitar Rp2,6 juta.

“Semestinya, sebelum kita menganggarkan hal-hal yang lain, urusan wajib ini (pendidikan) harus dipenuhi dulu,” kaya politisi Partai Gerindra itu.

Merespon rekomendasi wakil rakyat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel M Yusuf Effendi berdalih, kondisi ini akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Ia mengaku akan mendorong rekomendasi tersebut bisa dilaksanakan.

Sementara, ia menyebutkan jika saat ini saja sudah hampir sebesar Rp94 Miliar dialokasikan pemprov untuk Bosda. “APBD sekarang, untuk sarana dan prasarana saja kita terbatas,” ujarnya.

Dijelaskannya, selama ini pihaknya sudah melakukan beragam upaya maksimal merealisasikan aspirasi peningkatan Bosda. Sedangkan untuk insentif guru honor, diantaranya ialah menambah nominal insentif guru non ASN.

“Sesungguhnya hal ini bukan hal baru. Ini sudah jadi pemikiran kami di jajaran eksekutif,” tandas Yusuf Effendi. (adv)

Penulis : rizqon
Editor : Farid