Peristiwa & Hukum

Laporannya Rontok Lagi, Denny Indrayana : Gugatan Akan Terus Datang

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) nomor 2, Denny Indrayana kembali menelan “Pil Pahit” setelah laporannya di Bawaslu RI tak dilanjutkan.

Bawaslu RI memutuskan, tidak melanjutkan dugaan pelanggaran yang disampaikan Denny Indrayana terkait penyalah gunaan wewenang dan jabatan yamg ditujukan kepada calon Gubernur Petahana, H Sahbirin Noor.

Rontoknya laporan Denny Indrayana itu dimuat pada surat pemberitahuan status laporan yang diterbitkan Bawaslu RI diteken oleh Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Ratna Dewi Pettalolo.

Menerima “pil pahit” Denny tsk lantas kecil hati. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini justru menggertak akan kembali melayang gugatan demi membatalkan kemenangan Sahbirin Noor di pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel.

Laporan Denny Indrayana tersebut masih berkutat pada dugaan penyalahgunaan wewenang yang ditudingkan kepada Paman Birin sapaan akrab kandidat petahana.

Denny menduga, Paman Birin selaku gubernur memanfaatkan jabatan di tahun Pilkada dengan memunculkan citra diri pencalonan pada bantuan Covid-19 pada tandon air.

“Alhamdulillah, perjuangan masih panjang Dana Covid dijadikan spanduk membentang Tandon air Covid tidak lepas dari kampanye yang nyata telanjang. Semuanya dengan nama, foto, dan “Bergerak” yang terpampang,” tuturnya.

Meski lagi-lagi keputusan Bawaslu yang tak sesuai harapan atas laporan yang dilayangkan, Denny menyatakan tak menyerah.

Baca Juga ; Bawaslu RI kembali Mentahkan Laporan Denny Soal Bantuan Sosial Covid-19

Ia berencana kembali melaporkan dugaan pelanggaran walaupun pelaksanaan Pilkada telah berlalu, dengan hasil dia kalah unggul dalam penghitungan perolehan suara.

“Gugatan akan terus datang. MK akan tetap jadi puncak juang. Alhamdulillah, perjuangan masih panjang,” ujarnya.

Sementara itu, untuk diketahui sebelumnya Denny Indrayana sempat beberapa kali melaporkan Sahbirin Noor di masa kampanye di Bawaslu Kalsel dengan pasal yang sama yaitu Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pilkada. Namun laporan itu rontok lantaran tidak memenuhi alat bukti.

Tak hanya itu, laporan Denny juga pernah digugurkan Bawaslu RI melalui keputusan yang tertuang pada surat NOMOR: 01/Reg/K/TSM-PG/Bawaslu/XI/2020 hasil rapat pleno, Rabu (25/11/2020).

Dalam surat keputusan, Bawaslu RI menimbang penyampaian keberatan laporan Denny Indrayana yang memberikan kuasa kepada 12 orang tim hukum tertanggal 12 November di Jakarta.

Sebelumnya, laporan Denny tersebut rontok di Bawaslu Kalsel terkait dugaan pelanggaran administrasi Terstruktur Sistematis, dan Masif (TSM) juga ditudingkan kepada Sahbirin Noor.

Berpegang pada acuan hukum Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, Bawaslu Kalsel menghentikan laporan Denny Indrayana melalui sidang pendahuluan pada 10 November. Bawaslu Kalsel sendiri menyatakan karena tidak terpenuhinya alat bukti berupa syarat materiil dugaan pelanggaran TSM.(rizqon)

Editor : Amran

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top