Lambannya Pendataan Warga Terdampak Covid-19, Penyaluran Bansos Ikut Terhambat

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Penyaluran bantuan sosial yang diberikan Pemko Banjarmasin, kepada warga terdampak Covid-19 masih belum merata, hal tersebut lantaran masih lambannya proses validasi data warga terdampak dari kelurahan ke Dinas Sosial (Dinsos).

Sedikitnya Pemko Banjarmasin telah mentargetkan 30 ribu paket sembako untuk warga yang terdampak Covid-19, namun hal tersebut masih terbilang sangat kurang kalau kebutuhannya 1 kelurahan mengajukan untuk 1.000 bantuan. Sebagaimana diketahui, di Banjarmasin memiliki sebanyak 52 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan.

Selain bantuan yang disalurkan Pemko Banjarmasin dengan menggunakan APBD tersebut, beberapa waktu lalu pemko juga menerima bantuan berupa beras sebanyak 10 ton yang dikemas menjadi 2.000 paket beras oleh Perkumpulan Rukun Sejahtera Fu Qing Banjarmasin.

Camat Banjarmasin Tengah H Diyanoor, menyampaikan bahwa saat ini ada 9 kelurahan yang sudah disiapkan untuk dibagi walaupun masih bertahap.

“Kemarin ada 3 Kelurahan yang menyalurkan yaitu Kertak Baru Ulu, Kertak Baru Ilir dan Antasan Besar, sedangkan 6 kelurahan lain menyusul menunggu kelengkapan sembako dan beberapa data yang harus disinkronkan dengan Dinsos,” ujar Diyanoor.

Ia juga menyampaikan jumlah paket bantuan yang disalurkan untuk 9 kelurahan tersebut sebanyak 4613 paket bantuan, dikarenakan Banjarmasin Tengah memiliki 12 Kelurahan, maka untuk 3 kelurahan lainnya seperti kelurahan Gadang, Seberang Mesjid dan Sungai Baru, masih belum dimasukan karena masih dalam proses pendataan.

Sementara itu, Camat Banjarmasin Barat, Karlina, menyampaikan setelah mendapatkan bantuan paket beras sebanyak 2 ton tersebut, ia langsung meminta kepada kelurahan agar sesegeranya menyalurkan kepada warga yang benar-benar terdampak dan memerlukan.

“Setelah dapat bantuan beras itu akan segera diberikan kepada warga yang terdampak Covid-19 terutama warga yang sudah sangat urgen memerlukan beras saya minta Lurah mendata langsung warganya,” ucap Karlina.

Sedangkan untuk bantuan paket sembako yang menggunakan APBD tersebut, untuk Banjarmasin Barat disampaikannya hingga sampai saat ini masih belum selesai pendataan, dikarenakan sebelumnya masih ada fata double dengan penerima BLT dari Pemerintah pusat.

“Bantuan dari Pemko kita belum, masih proses verifikasi data karena masih ada data double yang disampaikan oleh para RT,” paparnya.

Padahal menurutnya untuk dana bantuan yang berupa uang sudah tersedia, hanya mungkin dikarenakan masih proses verifikasi dan kemungkinan sembako dari penyedia belum siap maka, untuk Banjarmasin Barat masih belum bisa disalurkan

“Kalau duitnya sebenarnya sudah siap. Kendalanya mungkin disembako karena BUMN yang pengadaan sembako kewalahan mereka bisa menyiapkan perhari hanya 3000 paket, tapi pas saja sambil data kita diverifikasi dulu,” cecarnya.

Ia juga berharap, agar penyaluran bantuan tersebut benar-benar selektif dan tepat sasaran, dikarenakan penyaluran bantuan tersebut menggunakan dana APBD.

“Karena ini bantuan menggunakan dana APBD kami aparatur pemerintah harus benar-benar selektif jangan ketika negeri sudah aman kami yang kewalahan diperiksa jadi saat ini kita harus cepat bantu warga dan tetap harus tepat sasaran,” tandasnya.

Hingga hari ke 8 penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Banjarmasin, penyaluran bantuan sembako dari Pemko Banjarmasin masih belum merata dirasakan di seluruh kelurahan di Banjarmasin.(fachrul)

Editor : Amran