Sabtu, September 25, 2021

Kuasa Hukum BirinMu Ungkap Dugaan Kecurangan Hingga Aksi Premanisme Pihak Pemohon

JAKARTA, klikkalsel.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan sengeketa Pilgub Kalsel dengan agenda jawaban termohon, keterangan pihak terkait, eterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti, Jumat (23/7/2021).

Selain KPU selaku termohon, pihak terkait yaitu Sahbirin Noor-Muhidin yang diwakili kuasa hukumnya menyampaikan dalam eksepsi terkait dugaan kecurangan pihak Denny Indrayana-Difriadi selaku pemohon yang mengajukan gugatan ke MK.

Wakil Ketua MK, Aswanto, memimpin sidang perkara nomor 24/PHP.GUB-XIX/2021 yang dihadiri para pihak secara langsung di gedung MK maupun virtual. Setelah KPU Kalsel memberikan jawaban atas rentetan dugaan kecurangan yang dilayangkan pihak pemohon Denny Indrayana-Difriadi dilanjutkan penyampaian pihak terkait.

Kuasa Hukum pasangan calon nomor urut 1, Muhammad Imam Nasef menyampaikan bantahan tudingan dugaan kecurangan. Diantaranya soal politik uang hingga keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) dan aksi premanisme tim di lapangan.

Malah sebaliknya, pihak terkait menyampaikan bukti dugaan kecurangan yang dilakukan pemohon Denny Indrayana-Difriadi di masa menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU). Tidak hanya itu, pihak juga melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kalsel dan rekomendasi ke lembaga terkait untuk ditindaklanjuti.

Salah satunya keterlibatan salah seorang pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel inisial M-R yang secara terang-terangan mendukung pasangan Denny Indrayana-Difriadi. Hal tersebut diperkuat beberapa bukti foto MR berseragam ASN berfoto bersama Denny Indrayana dengan simbol dua jari.

“Faktanya, justru pemohon yang melibatkan sejumlah ASN untuk upaya-upaya pemenangan pemohon dalam
penyelenggaraan PSU. Salah satunya sebagaimana terbukti berdasarkan Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 12/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 7 April 2021, dimana Muhammad Rizani dinyatakan terbukti melanggar aturan netralitas ASN dan perkara a quo telah diteruskan ke KASN RI,” ungkap Imam Nasef dalam persidangan.

Baca Juga : KPU Kalsel Bantah Tudingan Kecurangan PSU dan Minta MK Gugurkan Permohonan Denny Indrayana

Baca Juga : Petitum Kuasa Hukum Denny Indrayana – Difriadi Minta MK Diskualifikasi Sahbirin Noor – Muhidin

Selanjutnya soal tudingan aksi premanisme tim pemenangan, dia membantah hal tersebut. Ditegaskannya, malah kuasa hukum Denny Indrayana-Difriadi insial J yang diduga melakukan penganiayaan terhadap warga dan saat ini menjalani sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

“Atas aksi pemukulan yang dilakukan, saat ini
perkaranya sedang diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan acara penuntutan atas tuduhan melakukan pidana Pasal 335 (Persekusi) dan Pasal 351 (penganiayaan) KUHP terhadap warga di Masjid,” tegasnya.

Terlebih lagi, terkait dugaan politik uang juga dilakukan bantahan oleh kuasa hukum pasangan calon nomor 1 ini. Bawaslu dalam hal ini juga memberikan keterangan ada menerima laporan dugaan politik uang namun dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiil. Selain itu dalam supervisi Bawaslu RI saat hari pelaksanaan PSU tidak mendapati temuan dan laporan politik uang.

Sementara itu, kuasa hukum pihak terkait dalam pembelaannya memohon MK menerima eksepsi dan menyatakan permohonan pihak pemohon tidak diterima.

Sementara, petitum dalam pokok pokok perkara dilayangkan permohonan agar MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian, MK diminta menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021.

“Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,” pungkas Imam Nasef.

Seperti diketahui, perolehan suara kedua calon pasca PSU lalu, selisih antar kedua calon lumayan jauh. Yakni mencapai 2,35 persen. Dimana perolehan total suara Sahbirin-Muhidin sebanyak 871.123 suara. Sementara, Denny-Difriadi memperoleh sebanyak 831.178 suara.

Sementara itu, agenda sidang selanjutnya adalah rapat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Dalam hal ini hakim MK akan memutuskan perkara ini apakah berlanjut pada pembuktian atau dihentikan.

“Bagaimana tidaklanjut terhadap perkara ini, saudara-saudara tinggal menunggu pemberitahuan panggilan atau pemanggilan kepaniteraan. Karena bagaimana tidaklanjut perkara ini adalah rapat permusyawaratan hakim,” tandas pimpinan sidang, Aswanto yang juga sebagai Wakil Ketua MK.(rizqon)

Editor : Amran

Related Articles

Trending

Terbaru

TOPIK POPULER

IKUTI KAMI

1,763FansSuka
26,867PengikutMengikuti
582PelangganBerlangganan