BANJARMASIN. klikkalsel – Hasil Musyawarah Perencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari kelurahan hingga tingkat kota dipertanyakan.
Itu karena, aspirasi warga yang disampaikan saat reses anggota DPRD Banjarmasin selalu terkait infrastruktur jalan yang belum diperbaiki.
Padahal kondisi jalan rusak tersebut sudah diusulkan beberapa tahun sebelumnya, malahan juga melalui Musrenbang. Karena yang meyampaikan saat reses ataupun Musrenbang adalah warga melalui Ketua RT.
“Makanya saat rapat Banggar untuk KUA/PPAS, dewan sempat diskusi panjang lebar dengan SKPD terkait. Itu untuk memastikan usulan dari warga itu masuk RAPBD 2019 Banjarmasin,” ujar Ketua DPRD Banjarmasin Hj dr Ananda, kepada wartawan, usai rapat Banggar di DPRD Banjarmasin, Senin (13/8/2018).
Ketua DPD Partai Golkar Banjarmasin ini bingung, usulan warga tersebut sepertinya tidak pernah diakomodir. Sebab, saat reses keluhan warga masih sama saja dari tahun ke tahun, yakni jalan rusak.
“Saya merasa seperti ‘ditampar di muka’, karena setiap reses keluhan warga selalu sama yakni perbaikan jalan. Kesannya kami wakil rakyat tidak memperjuangkan aspirasi warga, karena tak pernah diakomodir pemerintah,” ketusnya.
Seharusnya, kata dia, kalau Musrenbang berjalan baik maka saat reses tidak ada dan tak banyak lagi keluhan infrastruktur atau perbaikan jalan rusak yang muncul dari warga.
Tapi kenyataanya, saat reses usulan itu masih muncul artinya belum ditanggapi pemerintah. “Contohnya ada jalan 15 tahun di Basirih sangat rusak dan hanya swadaya diperbaiki warga,” bebernya.
Ia menyadari, ada keterbatasan anggaran dan skala prioritas. Namun, dewan tidak menuntut diperbaiki sepenuhnya, tapi paling tidak setidaknya ada perbaikan yang dilakukan walau tidak maksimal.
“Ini walikota saja yang sudah deal dengan warga untuk perbaikan jalan tapi dinas malah tidak tahu. Apalagi reses, wajar tidak ada yang direalisasikan,” cetusnya lagi.
Padahal, kata dia, jalan rusak yang diusulkan perbaikan itu sifatnya juga urgent, tapi tidak masuk rencana kerja anggaran.
Legislator yang biasa disapa Nanda ini pun heran yang menjadi skala prioritas dalam Musrembang yang bisa diakomodir Pemko Banjarmasin.
“Mudahan reses ke depan tidak ada lagi keluhan warga seperti yang sudah ada di Musrembang. Sehingga tidak malu lagi ketemu warga,” tandasnya. (*)
