Banjarmasin

Kepala Daerah Tidak Lagi Mempunyai Kewenangan, PTM Ditunda

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Meningkatnya Kasus Covid-19 di Indonesia membuat sejumlah wilayah seperti Jawa dan Bali harus kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat.

Intruksi tersebut telah disampaikan Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat telekonferensi kemarin, Rabu (6/1/2021).

Kebijakan tersebut diambil karena di provinsi serta kabupaten/kota tersebut jumlah kasus aktif dan tingkat kematian yang di akibatkan Covid-19 selalu di atas rata-rata nasional, sedangkan tingkat kesembuhannya selalu di bawah rata-rata nasional.

PSBB yang diberlakukan kali ini adalah membatasi kapasitas tempat kerja dengan work from home (WFH) sebesar 75 persen, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas terbatas, jam operasional di pusat perbelanjaan hanya sampai pukul 19.00 WIB, dan kapasitas duduk di cafe dan restoran dibatasi maksimal 25 persen, sementara layanan take away atau delivery tetap diizinkan.

“Kita sudah menerima intruksi itu, PSBB itu untuk Jawa dan Bali. Sedangkan untuk di luar itu menyesuaikan saja,” ucap Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina, Kamis (7/1/2021).

Atas kebijakan PSBB di Jawa dan Bali tersebut akhirnya daerah lain pun terkena dampaknya, seperti misalnya kota Banjarmasin yang rencananya pada 11 Januari 2021 mendatang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM).

Namun atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat tersebut, kota Banjarmasin harus menunda sementara pelaksanaan PTM untuk tingkat SMP dan SD.

“Seperti yang dikatakan oleh Pak Airlangga Hartarto selaku Menko, bahwa PTM ini diambil kembali oleh Pemerintah Pusat, dan pemerintah menyatakan bahwa menunda pelaksanaannya,” ucapnya saat dijumpai di Balaikota Banjarmasin.

“Karena ini diambil oleh Pemerintah Pusat lagi, jadi Kepala Daerah tidak lagi mempunyai kewenangan. Jadi kita ikut apa arahan dari Pemerintah Pusat, dengan mencermati perkembangan terakhir Covid-19 di Indonesia,” lanjutnya.

Penundaan tersebut dikatakan Ibnu Sina sudah merupakan intruksi dari Pemerintah Pusat, untuk itu, penundaan PTM kemungkinan hingga masa PSBB Jawa dan Bali berakhir.

“Keputusan itu kan diambil oleh pusat, padahal kita sudah melakukan persiapan, tetapi karena pusat meminta untuk ditunda, ya kita menunda pelaksanaannya. Paling tidak hingga selesai PSBB,” pungkasnya. (fachrul)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top