Kebijakan Relaksasi Kredit di Banjarmasin, Sudah Efektifkah?

Ikrima Nazila Febrianty
Ikrima Nazila Febrianty

Penulis : Ikrima Nazila Febrianty
Mahasiswa PKN STAN

SAAT ini, pemerintah sedang berjuang dalam mengatasi ancaman yang mengganggu perekonomian nasional yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan dirancang guna menjaga stabilitas keuangan negara. Kebijakan yang ditetapkan tidak hanya mempertimbangkan sisi perekonomian, tetapi juga kesejahteraan rakyat.

Salah satu kebijakan yang telah berlaku yaitu Relaksasi Kredit, sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19, kebijakan ini menjadi stimulus untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan ini pun telah resmi tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Counterdyclical Dampak Penyebaran Coronovirus Disease 2019. Singkatnya, dalam POJK tersebut, bank atau perusahaan pembiayaan diminta untuk dapat memberikan relaksasi atau keringanan pembayaran kredit bank atau pinjaman leasing bagi debitur atau peminjam yang usaha dan pekerjaannya terdampak langsung atau tidak langsung pandemi global COVID-19 dalam sektor ekonomi.

Dilansir dari keterangan resmi OJK, kebijakan keringanan kredit diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat COVID-19. Beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

a. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan melengkapi data yang diminta oleh bank/leasing yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka.

b. Bank/Leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga dan, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk leasing).

c. Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu serta umlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya ditentukan melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/leasing.

Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terkena dampak akibat Covid-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/leasing disampaikan secara online atau via website bank/leasing yang terkait. Lalu, bagaimana perkembangan implementasi kebijakan relaksasi kredit ini di beberapa daerah di Indonesia?

Kota Banjarmasin saat ini sedang gencar-gencarnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan relaksasi kredit demi mengurangi beban masyarakat yang semakin bertambah karena adanya pandemi COVID-19. Masing-masing bank yang terdaftar dapat memberikan relaksasi kredit untuk tetap memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Berdasarkan data yang dilansir oleh OJK per 5 April 2020, bank yang dapat melayani pengajuan relaksasi kredit kian bertambah hingga total 57 bank.

Di Banjarmasin sendiri, bank yang melayani pegajuan relaksasi kredit ini diantaranya adalah Bank Kalsel, Bank Mitra Banjarmasin, Bank Mandiri, Bank BRI dan bank lainnya yang terverifikasi oleh OJK. Selain perbankan, perusahaan leasing juga melayani masyarakat yang ingin mengajukan relaksasi kredit. Untuk daerah Banjarmasin perusahaan pembiayaan/leasing yang terverifikasi oleh OJK untuk memberi keringanan kredit antara lain Adira Motor, FIF dan perusahaan pembiayaan lainnya yang telah terverifikasi.

Guna mengetahui bagaimana pelaksanaan relaksasi kredit di Kota Banjarmasin, dilakukan survei dengan beberapa warga yang memiliki kredit di bank atau perusahaan pembiayaan/leasing. Berikut pendapat dari beberapa warga yang masing-masingnya memiliki pinjaman kredit yang berbeda-beda.

“Sangat membantu, karena adanya keringanan seperti ini yang awalnya saya membayar Rp.1,3 juta setiap bulannya untuk pinjaman KUR yang saya ajukan sebesar Rp.50 juta itu kepada Bank BRI pas diajukan relaksasi ini jadinya bayar bunganya aja Rp.291 ribu per bulan”, Ujar Abdurrahman Sidik. Beliau meminjam KUR dari Bank BRI yang digunakannya untuk modal usaha jual beli motor bekas.

 

Nurul (29 tahun), Ibu rumah tangga. Senin (22/06/2020).
Nurul (29 tahun), Ibu rumah tangga. Senin (22/06/2020).

Selain Abdurrahman, Nurul (29 tahun) Ibu rumah tangga, juga mengaku memiliki pinjaman di BTN berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurut yang bersangkutan, relaksasi kredit untuk KPR dapat diberikan apabila telah mengajukan KPR selama >1 tahun.

Nasabah yang mengajukan KPR <1 tahun belum bisa mengajukan relaksasi kredit lantaran bank tempat mengajukan KPR tersebut masih melakukan pengawasan kepada nasabah terkait, sehingga untuk pengajuan relaksasi kredit masih belum dapat dilakukan karena belum memenuhi ketentuan.

“Tapi, saya sebenarnya tidak mengajukan secara langsung relaksasi kredit ini, namun sudah 1 bulan sengaja saya tidak bayar karena adanya Covid ini jadi ada prioritas lain yang harus saya bayar. Tapi sejauh ini tidak ada pemberitahuan dari pihak BTN, mungkin sudah otomatis dianggap meminta keringanan kredit”, ujarnya.

Selain kredit yang diajukan kepada Bank, terdapat pula masyarakat yang mengajukan relaksasi kredit kepada perusahaan pembiayaan / leasing.
Munitari (23 tahun) contohnya, beliau mengajukan relaksasi kredit atas kredit motor yang seharusnya cicilan kredit yang dibayarkan olehnya sebesar Rp.475 ribu /bln, namun dengan adanya relaksasi kredit yang merupakan kebijakan pemerintah atas COVID-19, maka Munitari dapat membayar cicilan kredit tersebut semampunya saja.

Atul (48 tahun), pedagang gorengan. Selasa (23/06/2020).
Atul (48 tahun), pedagang gorengan. Selasa (23/06/2020).

Namun, terdapat pula masyarakat yang memiliki pinjaman kredit tetapi tidak mengajukan relaksasi. “Saya pernah ngajuin kredit mikro di Kalsel Ventura Finance buat modal usaha saya ini, tapi gak saya ajukan relaksasi kredit karena menurut saya, saya masih mampu buat bayar kreditnya tiap bulan jadi ga masalah”, jelas Atul.

Setelah dilakukannya survei ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan relaksasi kredit ini memang telah berjalan semestinya seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dari survei tersebut, di Kota Banjarmasin pelaksanaan relaksasi kredit belum terdapat keluhan dari masyarakat.

Hanya saja seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) , lebih diberi kejelasan kepada pihak peminjam KPR, mengenai apakah yang bersangkutan diberi relaksasi kredit atau tidak. Selain itu, kebijakan relaksasi kredit ini tidak memaksakan si peminjam kredit untuk menggunakan haknya mendapatkan relaksasi, sehingga sangat memudahkan masyarakat.

Secara keseluruhan, relaksasi kredit ini sangat membantu masyarakat Kota Banjarmasin yang saat ini perekonomiannya sedang kurang baik akibat Covid-19, sehingga kebijakan relaksasi ini dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Harapannya, pelayanan relaksasi kredit ini dapat senantiasa ditingkatkan kualitasnya, yang mana menurut saya pelayanan yang baik adalah salah satu indicator keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, diharapkan pula relaksasi kredit ini dapat tetap berjalan sesuai alur yang ditetapkan oleh pemerintah agar pelaksanaannya mudah dikendalikan serta meminimalisir kesalahan di lapangan.(*)