MARTAPURA, klikkalsel.com – Pemandangan miris terlihat di Kawasan Wisata Kuliner (KWK) Pasar Bauntung Batuah (PBB) Martapura yang saat ini sepi pembeli.
Pembangunan KWK yang memakan anggaran Rp2,2 miliar dari APBD murni Kabupaten Banjar ini telah dirampungkan pada awal 2020 lalu. Namun hingga saat ini tidak lagi dilirik oleh pembeli, sehingga membuat para pedagang tidak bertahan lama untuk berniaga di sana.
Pasar kuliner KWK tersebut dibangun tepat di belakang pasar dan pertokoan Permata Cahaya Bumi Selamat Martapura yang merupakan ikon Kota Martapura, dengan harapan dapat menggaet wisatawan lokal dan mancanegara untuk datang membeli kuliner sembari memilih batu permata dan oleh-oleh lainnya.
Sepinya pedagang di KWK yang disediakan pemerintah daerah tersebut bukan karena tempat yang tidak strategis dan kondisi bangunan yang tidak nyaman. Melainkan dagangan sepi dari pembeli.
Baca Juga : Tahap Awal Pembangunan Gedung DPRD Kalsel dan Rumah Jabatan Gubernur Serap Anggaran Rp 77,7 Miliar
Baca Juga : Gubernur Kalsel Ucapkan Terima Kasih ke DPRD Kalsel atas Capaian WTP ke-11
Dijelaskan oleh Mama Gita salah seorang pedagang di KWK PBB Martapura, ia saat ini menanggung kerugian, pasalnya biaya operasional dan minat pembeli yang sangat timpang.
“Seandainya seperti ini dan terus saja sepi maka biaya operasional terus membengkak, saya mungkin tidak bertahan lama disini,” ucapnya kepada klikkalsel.com, Selasa (04/06/2024) kemarin.
Mama Gita mengungkapkan, ia akan pindah ke tempat-tempat pinggir jalan Martapura, jika bisa langsung pindah, sebab modal miliknya telah terlanjur digunakan untuk membeli bahan kue dan perabotan untuk berdagang di sana.
“Saya berdagang disini baru tiga bulan, InsyaAllah kalau ada rejeki saya lebih baik mencari tempat yang lain,” ungkapnya.
Menanggapi kegelisahan para pedagang di KWK PBB Martapura, Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) membuat kebijakan akan menggratiskan sewa lapak selama satu tahun pertama.
“Atas dasar penggratisan lapak selama satu tahun ini, saya meyakini untuk dapat menarik para pembeli dan mengurangi biaya operasional para pedagang,” ucap Kabag Humas Prumda PBB Gusti Andre, Rabu (05/04/2024).
Namun, Andre mengakui jika KWK mengalami penurunan pembeli. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan trobosan untuk menggait pedagang baru yang ingin berjualan.
“Karena itu sebagai rangsangan kepada pedagang baru yang mau sewa, kami siapkan lapak gratis pada tahun pertama, tapi pedagang tetap bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban, dan keamanan dengan biaya administrasi sekitar Rp8 ribu,” ungkapnya.
Akan tetapi, program lapak gratis yang dibuat oleh Perumda PBB ini memiliki syarat tertentu, yakni harus pedagang yang baru mendaftar di awal tahun 2024 ini.
“Kalau sudah lepas dalam setahun normal biaya sewa lapak sebelumnya mencapai Rp 200 ribu per bulan,” bebernya. (Mada Al Madani).
Editor: Abadi
