BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi mengajukan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Senin (2/6/2025).
Wakil Gubernur Kalsel, H. Hasnuryadi Sulaiman, hadir langsung menyampaikan dokumen tersebut dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., dan dihadiri jajaran wakil ketua, anggota dewan, kepala SKPD, serta berbagai unsur eksekutif daerah.
Dalam pidatonya, Hasnuryadi menegaskan, penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan 2025 dilakukan secara cermat dan akuntabel, mengacu pada RKPD 2025 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“KUPA–PPAS ini bukan sekadar formalitas anggaran. Ini adalah kompas pembangunan Banua agar tetap bergerak di jalur visi kepala daerah dan selaras dengan Asta Cita Presiden,” ujar Hasnuryadi tegas.
Baca Juga Pemprov Kalsel Dorong Petani Milenial Garap Pertanian Modern
Baca Juga Kasus Kakek Kahpi Sampai ke DPRD Kalsel, Tangisnya Pecah di Pelukan Anggota Dewan
Dalam paparan APBD Perubahan, pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp9,7 triliun, sedangkan belanja ditargetkan mencapai Rp12,2 triliun. Hal ini menimbulkan defisit sebesar Rp2,58 triliun yang akan ditutup melalui pembiayaan dari SILPA dan pencairan cadangan daerah sebesar Rp2,68 triliun.
Pemerintah juga merencanakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp98 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD PT. Jamkrida, sebagai langkah strategis mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua DPRD H Supian HK, dalam sambutannya, mengapresiasi kehadiran para peserta rapat dan menyatakan bahwa perubahan agenda DPRD untuk bulan Juni telah disetujui secara mufakat, menjadikan forum paripurna sah untuk menerima dokumen penting ini.
Rapat Paripurna ditutup secara resmi dengan pengumuman bahwa pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD akan dilakukan pada hari yang sama, pukul 14.00 WITA di Gedung B lantai 4 DPRD Provinsi Kalsel.
“Semoga proses selanjutnya berjalan lancar dan menghadirkan kebijakan anggaran yang pro-rakyat,” pungkas Ketua DPRD.(adv DPRD Kalsel)
Editor : Akhmad
