AMUNTAI, klikkalsel.com – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Hj. Anisah Rasyidah berharap melalui audiensi Kepala BKKBN Pusat dengan pejabat Kementerian PAN dan RB serta Kemendagri, dapat melahirkan kebijakan mengatasi kekurangan Penyuluh KB di daerah. Tak terkecuali di Kabupaten HSU.
Hal tersebut dikemukakannya usai mengikuti Pertemuan Audiensi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Non PNS dengan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia, melalui Video Conference (Vicon) Via Zoom Meeting di Mess Negara Dipa Amuntai.
“Pada pertemuan secara video conference para Bupati dan Walikota se-Indonesia juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KB dan kependudukan, diantaranya terkait masih kurangnya tenaga PLKB di daerah,” katanya.
Anisah juga menyampaikan, beberapa daerah juga mengalami masalah terbatasnya anggaran, sehingga honor yang diberikan kepada PLKB di bawah standar upah minimum Kabupaten. Pemerintah Daerah juga terkendala menambah tenaga PLKB karena terbentur peraturan pelarangan mengangkat tenaga honorer sejak 2018.
“Semoga adanya pertemuan audiensi hari ini memberi angin segar bagi PLKB seluruh Indonesia, apalagi audiensi ini turut dihadiri pejabat dari Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Kemen PAN dan RB,” harapnya.
Terkait dengan hal itu, Anisah mengemukakakan bahwa kendala yang sama dihadapi pula oleh Kabupaten HSU dengan jumlah Desa 214 dan 5 Kelurahan, hanya memiliki tenaga PLKB sebanyak 30 orang.
“Idealnya satu penyuluh KB membina atau mewilayahi dua desa, tapi di Kabupaten HSU satu penyuluh KB sampai membina enam desa,” sebutnya.
Meski demikian, Anisah bersyukur sebelum peraturan larangan mengangkat tenaga honorer, Pemkab HSU melalui DPPKB melakukan seleksi dan rekrutmen sebanyak 40 PLKB yang sangat berperan membantu tenaga penyuluh yang ada.
Sebelumnya, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo menegaskan, BKKBN tetap berupaya meningkatkan peran, fungsi dan kesejahteraan PLKB.
Pihaknya, lanjutnya, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan pelayanan program Bangga Kencana kepada seluruh keluarga dan masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh KB/PLKB.
“Rasio penyuluh KB PNS saat ini bila dibandingkan dengan jumlah Desa atau Kelurahan, 1 berbanding 6. Padahal, idealnya 1 orang penyuluh KB PNS berbanding 2 orang penduduk. Sedangkan jumlah PLKB Non PNS se Indonesia tercatat saat ini hanya sekitar 9.977 orang,” jelasnya.
Untuk itu, Ia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah memperkuat ketersediaan tenaga tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah memperkuat ketersediaan tenaga yang diperankan sebagai PLKB Non PNS,” tukasnya.
Pertemuan audiensi tersebut turut dihadiri Bupati HSU H. Abdul Wahid HK didampingi Kepala DPPKB Kabupaten HSU Hj. Anisah Rasyidah, Ketua Ikatan Penyuluh KB Kabupaten HSU Sugiannor, Sekretaris DPPKB Kabupaten HSU Aidillah dan Kabid Advokasi dan penerangan DPPKB Kabupaten HSU Rijzali.
Sedangkan, 30 orang PLKB non PNS di KabupatenHSU diwakili dua orang mengikuti pertemuan audiensi secara virtual tersebut.(doni)
