BANJARBARU, klikkalsel.com – Gubernur H. Muhidin memastikan tidak akan memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga non-ASN di Kalsel, meksi pemerintah pusat membuka opsi tersebut. Penegasan itu disampaikan Gubernur, H. Muhidin, rapat koordinasi di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/4/2026).
H. Muhidin menilai, situasi di Kalsel saat ini masih kondusif. Aktivitas pemerintahan maupun mobilitas masyarakat berjalan normal, sehingga tidak ada alasan mendesak untuk mengubah pola kerja.
“Hari ini kita rapatkan kembali, yaitu tidak ada WFH. Karena di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan,” jelasnya.
Gubernur juga menyoroti potensi penurunan disiplin jika WFH diterapkan tanpa pengawasan ketat. Menurutnya, ada kekhawatiran sistem tersebut disalahartikan oleh sebagian pegawai.
“Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan lewat handphone atau perangkat lainnya. Ini yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan,” tegasnya.
Baca Juga : 116 ASN Pemprov Kalsel Dilantik, Gubernur Muhidin Tekankan Profesionalitas Kinerja Berintegritas
Baca Juga : Batola Terapkan WFH Tiap Jumat, Skema 50:50 Diberlakukan untuk ASN
Selain itu, risiko lain yang diantisipasi adalah kemungkinan pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah, yang dapat mengganggu efektivitas kerja.
“Kalau tidak diawasi, bisa saja ada yang ke luar daerah beberapa hari. Ini tentu berdampak pada kinerja,” imbuhnya.
H. Muhidin menambahkan, pertimbangan lain adalah efisiensi dan optimalisasi anggaran yang telah direncanakan berjalan. Karena itu, kehadiran langsung di kantor dinilai masih menjadi pilihan paling tepat.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel tetap berupaya menjaga produktivitas aparatur. Berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan koordinasi internal akan terus digelar.
Salah satunya, pada Jumat mendatang akan dilaksanakan kegiatan bersama pejabat eselon III, termasuk pelatihan manajemen risiko yang bekerja sama dengan BPKP.
“Dengan kegiatan seperti ini, kinerja tetap terjaga sekaligus kapasitas pegawai bisa terus ditingkatkan,” pungkasnya. (rizqan)
Editor: Abadi
