MARTAPURA, klikkalsel.com – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel Zainal Helmie menyampaikan fungsi utama pers di tengah agenda Media Gathering Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, di Tahura Sultan Adam, Kabupaten Banjar, Rabu (29/12/2021). Dia menekankan pemerintah perlu dikritisi agar tidak terbuai dalam pencapaian kinerja.
Sisi lain peran dan fungsi media selain penyebaran informasi, hiburan, persuasi, dan kontrol sosial yakni edukasi dan pengawasan. Menurut Zainal Helmie dua hal itu itu merupakan kontrol kinerja pemerintah melalui kritik media massa.
“Tanpa kritik mungkin dinas-dinas pemerintah provinsi ya biasa aja, seakan-akan keberhasilan selalu ada. Padahal di depan mata kita banyak permasalahan yang harus kita selesaikan bersama,” ucapnya.
Dia menambahkan, apabila pemerintah mengerti peran dan fungsi media maka akan terjalin sinergitas pembangunan daerah. Misalnya saat pelaksanaan Hari Pers Nasional 2020 lalu di Kalsel dihadiri Presiden Joko Widodo, yang mana Kalsel mampu membuktikan sebagai gerbang ibukota negara.
“Program TPA Banjar Bakula itu programnya langsung dibantu Presiden Jokowi saat Hari Pers Nasional,” ujarnya.
Dia berharap, DLH Provinsi Kalsel ke depan agar lapang dada menerima kritikan media massa dan menjadikan itu sebagai bahan evaluasi. Sebab, kritikan media massa tidak mengandung itikad buruk sesuai kode jurnalistik.
“Kita akan bekerjasama dengan DLH terkait pemberitaan yang eksis terkait lingkungan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DLH Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana menyatakan pihaknya selalu siap menerima kritikan media massa. Menurutnya media adalah penyeimbang atas capaian kinerja pemerintah dalam mengeluarkan program dan kebijakan.
“Di mana progam- program yang sedang dilaksanakan DLH dan akan dilaksanakan DLH yaitu dari penugasan pemerintah provinsi dalam hal ini bapak gubernur, ini bisa kami sosialisasikan. Dan kami berharap teman-teman media bisa mengkampanyekan, advokasi dan juga menginformasikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Saat ini DLH Provinsi Kalimantan Selatan sedang getol melaksanakan program Sungai Martapura BUNGAS. Ya, Sungai Martapura adalah salah satu ikon pariwisata Kalimantan Selatan, yang mana saat ini masih banyak didapati jamban apung.
Dua pemerintah daerah yakni Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar merupakan pemangku kepentingan PR tersebut digandeng DLH Provinsi Kalimantan Selatan. Road map rencana aksi dengan misi mewujudkan Sungai Martapura BUNGAS (Bersih, Unggul, Asri) sudah disusun bersama semua pihak terkait.
“Prioritas Sungai Martapura BUNGAS di 2022, kita fokus pada penanganan pencemaran yaitu limbah domestik, yang juga sampah. Kemudian juga kami berharap kedepan 2022 sudah ada intervensi, bagaimana kita meningkat kapasitas tampung Sungai Martapura BUNGAS ya mungkin semacam normalisasi,” tandasnya. (rizqon)
Editor: Abadi
